Oleh: A. Mahbub Djunaidi, Penulis Buku “Membaca Zaman Menulis Makna”
RADAR KUDUS - Setiap 3 September kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia (PMI). Momentum ini semestinya tidak berhenti pada ucapan selamat atau kegiatan seremonial.
Hari PMI harus menjadi ruang refleksi: bagaimana kerja-kerja kemanusiaan tetap hidup ketika kemampuan fiskal pemerintah daerah menghadapi tekanan.
Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) merupakan realitas yang harus dihadapi pemerintah daerah. Belanja harus semakin selektif, efisien dan berbasis prioritas. Namun ada satu hal yang tidak boleh ikut menyusut: kepedulian terhadap kemanusiaan.
Di sinilah posisi PMI menjadi penting. Ketika bencana datang, PMI turut berjuang. Ketika kebutuhan darah meningkat, PMI tidak pernah sambat. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan pertama, ambulans, pelayanan kesehatan maupun dukungan kemanusiaan, relawan PMI berada paling depan garda, utamanya pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, serta aksi sosial kemasyarakatan.
Karena itu, PMI sudah saatnya naik kelas. Pemerintah daerah (Pemda) selalu memperhatikan PMI. Hubungan keduanya juga saatnya ditingkatkan: dari hubungan pemberi bantuan menjadi kemitraan dalam membangun ekosistem kemanusiaan.
Pemda dapat mengintegrasikan program PMI dengan agenda kebencanaan, kesehatan, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan anggaran tetap diperlukan, tetapi harus ditempatkan secara terukur, transparan dan berbasis manfaat.
Di sisi lain, PMI juga harus berinovasi agar semakin mandiri dan berkelanjutan. Inovasi dalam memperoleh sumber pembiayaan akan selalu membuat program tetap bertahan ketika kebijakan anggaran berubah.
Maka PMI perlu memperkuat empat sumber dukungan: pemerintah, masyarakat, dunia usaha melalui CSR, dan kemitraan sosial.
Gerakan donasi rutin masyarakat dapat dikembangkan. Perusahaan dapat menjadi mitra program kemanusiaan. Perguruan tinggi dan komunitas dapat dilibatkan dalam penguatan relawan dan edukasi kebencanaan.
Yang tidak kalah penting adalah transparansi. Masyarakat harus tahu ke mana donasinya disalurkan dan berapa banyak kehidupan yang berhasil disentuh.
PMI juga perlu memiliki ukuran sederhana tentang dampak kemanusiaan: berapa orang yang tertolong, berapa kantong darah yang tersedia, berapa relawan yang dilatih, berapa desa yang semakin siap menghadapi bencana, dan berapa keluarga yang memperoleh manfaat.
Dengan cara itu, PMI bisa mengatakan "kami membutuhkan dukungan", dan mampu menunjukkan, "inilah manfaat yang kami berikan kepada masyarakat."
Hari PMI akhirnya menjadi pengingat bahwa negara tidak boleh bekerja sendirian dalam urusan kemanusiaan. Begitu pula sebaliknya, PMI tidak sendirian dalam membantu urusan kemanusiaan. Anggaran boleh terbatas. TKD boleh mengalami penyesuaian. Tetapi jangan sampai keterbatasan fiskal membuat kepedulian terhadap sesama ikut terbatas.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya jalan yang dibangun, gedung yang berdiri atau angka pertumbuhan ekonomi. Ada ukuran yang jauh lebih manusiawi: seberapa cepat kita hadir ketika sesama membutuhkan pertolongan.
Itulah sesungguhnya makna Hari PMI: menjaga agar semangat kemanusiaan tetap hidup, bahkan ketika ruang fiskal semakin sempit sekalipun (*).
Editor : Mahendra Aditya