RADAR KUDUS - Media sosial beberapa bulan terakhir dipenuhi keluhan tentang jalan rusak di berbagai penjuru Jepara. Foto jalan berlubang, genangan air, hingga pengendara yang harus mengurangi kecepatan demi menghindari kecelakaan menjadi pemandangan yang akrab. Kritik itu tentu wajar. Jalan merupakan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Ketika rusak, aktivitas ekonomi terganggu, biaya transportasi meningkat, dan keselamatan pengguna jalan dipertaruhkan.
Keluhan Warga Harus Dijawab dengan Kerja Nyata
Namun, pembangunan jalan tidak dimulai ketika alat berat turun ke lapangan. Jauh sebelum itu, prosesnya telah berjalan melalui perencanaan, penyusunan anggaran, pembahasan bersama DPRD, hingga pengadaan yang wajib mengikuti prosedur administrasi dan regulasi. Semua membutuhkan waktu. Sayangnya, proses yang tidak tampak itu sering kali kalah oleh persepsi bahwa pemerintah dianggap diam.
Kini, jawabannya mulai terlihat. Alat berat bekerja di berbagai wilayah Jepara. Sejumlah ruas jalan sudah dibongkar, sebagian bahkan telah dicor beton. Pembangunan berlangsung hampir merata di banyak kecamatan. Apa yang sebelumnya hanya tertuang dalam dokumen perencanaan, kini mulai dirasakan masyarakat.
Anggaran Hampir Rp200 Miliar Jadi Bukti Komitmen Infrastruktur
Komitmen itu ditunjukkan melalui alokasi anggaran infrastruktur jalan dan jembatan yang mencapai sekitar Rp196,8 miliar, salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran tersebut berasal dari berbagai sumber, yakni sekitar Rp54 miliar APBD murni untuk menangani 18 ruas jalan, Rp100 miliar pinjaman daerah bagi 33 ruas jalan, DAK sekitar Rp9,3 miliar untuk dua ruas jalan prioritas, serta bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp34,8 miliar bagi sepuluh ruas jalan lainnya. Artinya, puluhan ruas jalan dan sejumlah jembatan dikerjakan secara bertahap dan tersebar di berbagai wilayah.
Besarnya anggaran itu juga menunjukkan adanya keberanian mencari solusi pembiayaan di luar kemampuan APBD semata. Sebab kebutuhan pembangunan jalan di Jepara memang jauh melampaui kemampuan keuangan daerah jika hanya mengandalkan anggaran rutin.
APBD Kabupaten Jepara tahun 2026 sekitar Rp2,5 triliun. Anggaran itu harus dibagi untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, irigasi, belanja pegawai, hingga pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, Jepara memiliki wilayah sekitar 1.004 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa. Bandingkan dengan Kabupaten Kudus yang memiliki luas wilayahnya hanya sekitar 425 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 900 ribu jiwa. Artinya, Jepara harus melayani wilayah yang jauh lebih luas dengan jumlah penduduk yang lebih besar, sementara kapasitas fiskalnya hampir setara. Tidak semua jalan rusak dapat diperbaiki sekaligus dalam satu tahun anggaran.
Meski demikian, komitmen membenahi infrastruktur tetap dijalankan di tengah berbagai keterbatasan. Saat kondisi fiskal daerah di banyak wilayah Indonesia sedang menghadapi tekanan dan ruang belanja semakin sempit, pemerintah daerah dituntut tidak sekadar mengandalkan APBD. Dibutuhkan keberanian melahirkan gagasan besar, kreativitas mencari sumber pembiayaan, serta langkah-langkah inovatif yang tetap berada dalam koridor aturan. Tidak semua kepala daerah memiliki kemauan sekaligus kemampuan melakukan itu. Jepara memilih terus bergerak. Memadukan APBD, pinjaman daerah, DAK, hingga bantuan pemerintah provinsi menjadi bukti bahwa pembangunan tetap dapat berjalan ketika kepemimpinan lebih mengedepankan kerja nyata daripada retorika.
Jalan Mulus Butuh Pemerintah yang Bekerja dan Warga yang Menjaga
Karena itu, masyarakat juga perlu membangun literasi kebijakan. Kritik adalah hak setiap warga negara, tetapi kritik akan jauh lebih bermakna apabila disampaikan berdasarkan fakta dan pemahaman terhadap proses pemerintahan. Mengawal pembangunan bukan berarti hanya mencari kekurangan, melainkan juga memastikan pekerjaan berlangsung sesuai mutu dan tepat sasaran.
Setelah jalan diperbaiki, tanggung jawab berikutnya berada di tangan kita semua. Drainase harus dijaga tetap berfungsi. Jangan menutup saluran air dengan cor beton tanpa menyediakan akses masuk air. Air hujan yang melimpas ke badan jalan akan mempercepat kerusakan konstruksi. Jalan yang baru diperbaiki pun bisa kembali rusak dalam waktu singkat.
Pembangunan pada akhirnya adalah kerja bersama. Pemerintah membangun, masyarakat merawat. Pemerintah menyediakan anggaran, masyarakat menjaga hasilnya. Kritik tetap diperlukan sebagai kontrol publik, tetapi apresiasi terhadap kerja yang nyata juga merupakan bagian dari kedewasaan berdemokrasi.
Jepara sedang bergerak. Alat berat yang kini bekerja di berbagai ruas jalan menjadi bukti bahwa pembangunan tidak berhenti pada janji. Pada akhirnya, masyarakat akan lebih percaya pada hasil yang terlihat daripada kata-kata yang berulang. Sebab infrastruktur yang baik selalu lahir dari kerja nyata, bukan retorika.
Berikan kritik yang membangun, awasi kualitas pekerjaan, sekaligus apresiasi setiap ikhtiar yang memberi manfaat bagi masyarakat. Jalan yang mulus bukan kemenangan pemerintah semata, melainkan kemenangan seluruh warga Jepara. (*)
Editor : Admin