Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diluncurkan membawa cita-cita yang mulia. Tidak ada masyarakat yang menolak anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Tidak ada warga yang menginginkan generasi masa depan mengalami stunting atau kekurangan gizi.
Namun dalam praktiknya, di banyak daerah muncul kegelisahan yang tidak bisa begitu saja dianggap sebagai penolakan terhadap pemerintah.
Sebagian masyarakat mempertanyakan kualitas menu yang diterima. Ada laporan makanan tidak habis dikonsumsi, sebagian terbuang, variasi menu dinilai kurang memenuhi harapan, sementara di saat yang sama masyarakat menyaksikan berbagai sektor lain masih membutuhkan anggaran besar, mulai pendidikan, kesehatan, irigasi pertanian, jalan desa, hingga pemberdayaan UMKM.
Perdebatan kemudian bergeser bukan lagi soal tujuan MBG, melainkan soal efektivitas penggunaan anggaran negara.
Kegelisahan masyarakat semakin bertambah ketika berbagai unsur Nahdlatul Ulama mulai terlibat dalam pengelolaan MBG, dan forum-forum organisasi menyatakan dukungan terhadap program tersebut.
Bagi sebagian warga NU kultural, muncul pertanyaan yang sangat sederhana.
"Kalau NU ikut menjadi pelaksana program pemerintah, kepada siapa kami menyampaikan kritik ketika program itu tidak berjalan sebagaimana mestinya?"
Pertanyaan ini bukan bentuk permusuhan kepada NU.
Justru lahir dari rasa memiliki terhadap NU.
Selama hampir satu abad, NU dikenal bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga benteng moral masyarakat. Banyak warga merasa para kiai adalah tempat mengadu ketika rakyat kecil menghadapi persoalan sosial maupun kebijakan negara.
