Netizen Boleh Mencibir, Witiarso–Gus Hajar Membalas dengan Jalan
Admin• Minggu, 28 Juni 2026 | 07:55 WIB
DIBANGUN: Pengendara yang melintasi Jalan Jepara-Bangsri, Desa Sumanding, Mlonggo. (NIBROS HASSANI/JAWA POS RADAR KUDUS)
Dalam politik lokal, keberanian seorang kepala daerah tidak selalu diukur dari kemampuan berbicara di atas panggung atau ramai di media sosial. Keberanian justru tampak ketika seorang pemimpin berani mengambil keputusan yang tidak populer, tetapi berdampak besar bagi kepentingan masyarakat.Itulah yang mulai terlihat pada kepemimpinan Bupati Jepara Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar.Membangun jalan bukan sekadar menuangkan aspal atau beton. Jalan adalah urat nadi perekonomian. Dalam teori pembangunan, ekonom pemenang Nobel Paul Krugman menjelaskan bahwa infrastruktur transportasi merupakan faktor utama yang menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing suatu daerah.Sementara Albert O. Hirschman dalam The Strategy of Economic Development menyebut infrastruktur sebagai social overhead capital, yaitu investasi dasar yang akan menggerakkan pertumbuhan sektor-sektor lainnya.Karena itu, keberanian membangun jalan sesungguhnya adalah keberanian membangun masa depan daerah. Yang menarik dari Jepara adalah waktu pelaksanaannya. Pada perubahan APBD 2025, ruang fiskal tidak longgar.Banyak pemerintah daerah memilih bermain aman dengan mempertahankan pola belanja rutin atau program-program yang lebih cepat menghasilkan citra politik.Namun, Witiarso Utomo dan Gus Hajar justru melakukan langkah berbeda. Mereka mengarahkan kemampuan fiskal yang terbatas untuk mengejar pembangunan jalan.Keputusan tersebut bukan tanpa risiko. Setiap rupiah yang dialihkan ke pembangunan infrastruktur berarti ada kegiatan lain yang harus dikurangi.Dalam ilmu kebijakan publik, kondisi seperti ini disebut trade-off, yaitu memilih satu prioritas dengan mengorbankan prioritas lainnya.Inilah bentuk kepemimpinan yang sesungguhnya: menentukan mana yang paling dibutuhkan masyarakat, bukan mana yang paling mudah mendatangkan tepuk tangan.Keberanian berikutnya terlihat pada kemampuan membangun komunikasi lintas pemerintahan. Pemerintah kabupaten tidak mungkin memperbaiki seluruh jaringan jalan sendirian. Karena itu, lobi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat menjadi strategi penting.Hasilnya mulai tampak dengan pembangunan jalan provinsi Jepara–Mlonggo menggunakan konstruksi beton serta berbagai dukungan infrastruktur lainnya.Dalam kajian administrasi publik, kemampuan memperoleh dukungan dari pemerintah di atasnya disebut sebagai intergovernmental collaboration.Menurut ilmuwan administrasi publik Elinor Ostrom, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan besarnya anggaran daerah, tetapi juga kemampuan membangun kerja sama lintas lembaga pemerintahan. Namun, tantangan terbesar justru datang dari ruang digital.Di era media sosial, persepsi sering kali mengalahkan fakta. Sebuah video jalan berlubang berdurasi beberapa detik mampu memunculkan ribuan komentar negatif.Sebaliknya, puluhan kilometer jalan yang telah selesai dibangun sering tidak lagi menjadi perhatian. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai negativity bias, yakni kecenderungan manusia lebih mudah memperhatikan hal-hal negatif dibanding keberhasilan yang telah dicapai.Akibatnya, ketika Januari hingga Mei 2026 pemerintah masih berada dalam tahapan penyusunan dokumen, perencanaan teknis, hingga proses tender, sebagian masyarakat menganggap pemerintah tidak bekerja. Padahal, seluruh tahapan tersebut merupakan kewajiban yang diatur dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.Negara hukum memang tidak membolehkan seorang kepala daerah menunjuk kontraktor sesuka hati.Semua harus melalui proses administrasi, evaluasi teknis, hingga lelang terbuka. Mengabaikan prosedur hanya demi memenuhi tuntutan agar proyek segera dimulai justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum.Di sinilah tampak perbedaan antara pemerintahan yang bekerja berdasarkan aturan dengan pemerintahan yang hanya mengejar popularitas.Bulan Juni 2026 menjadi jawaban atas berbagai kritik tersebut. Pembangunan jalan berlangsung serentak di berbagai titik. Ruas Nalumsari–Gebog mulai dikerjakan. Jalur Jepara–Bugel dipercepat. Ruas Batealit–Mindahan, Winorejo–Bulungan, serta sejumlah jalan lain masuk tahap pembangunan.Sebelumnya, masyarakat juga telah menikmati pembangunan beton pada ruas Nalumsari–Mayong, peningkatan jalan menuju Balekambang, hingga Ngabul–Mulyoharjo.Namun, keberanian terbesar Witiarso Utomo dan Gus Hajar bukan hanya soal memperbanyak proyek jalan.Yang lebih mendasar adalah keberanian mengubah orientasi penggunaan anggaran. Selama bertahun-tahun, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD di berbagai daerah kerap tersebar ke banyak kegiatan berskala kecil.Akibatnya, anggaran habis tetapi dampaknya kurang terasa. Pemerintah Jepara mulai mendorong agar belanja pembangunan lebih diarahkan pada proyek-proyek yang manfaatnya lebih besar bagi masyarakat.Langkah tersebut tentu tidak sepenuhnya nyaman secara politik. Sebagian anggota DPRD kehilangan ruang untuk mendorong proyek-proyek kecil di daerah pemilihannya. Tidak mengherankan apabila muncul keluhan atau keberatan. Namun, dinamika itu merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan.Dalam perspektif ilmu politik, Max Weber membedakan pemimpin yang hanya mengejar etika keyakinan dengan pemimpin yang menjalankan etika tanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab berani mengambil keputusan sulit karena memikirkan dampak jangka panjang, bukan sekadar keuntungan politik sesaat.Jika benar orientasi anggaran Jepara kini lebih banyak diarahkan untuk pembangunan jalan, maka perubahan tersebut patut diapresiasi.Infrastruktur memiliki efek berganda (multiplier effect). Jalan yang baik mempercepat distribusi hasil pertanian, mempermudah akses industri mebel, meningkatkan kunjungan wisata, menurunkan biaya transportasi masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan investasi.Tentu, pekerjaan ini belum selesai. Kebutuhan peningkatan jalan di Jepara masih sangat besar. Tidak mungkin seluruh persoalan infrastruktur diselesaikan hanya dalam satu atau dua tahun anggaran.Namun, masyarakat juga perlu melihat arah kebijakan, bukan hanya memotret kondisi di satu titik yang belum tersentuh pembangunan.Kritik tetap diperlukan agar pemerintah tidak terlena. Akan tetapi, kritik yang berkualitas juga harus memahami mekanisme penyusunan APBD, proses pengadaan, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.Demokrasi akan lebih sehat apabila publik mengawasi dengan data, bukan hanya dengan potongan video yang viral.Pada akhirnya, keberanian Witiarso Utomo dan Gus Hajar bukan semata keberanian membangun jalan.Yang lebih penting adalah keberanian mengubah paradigma pembangunan: mengalihkan anggaran dari program yang kurang produktif menuju infrastruktur yang manfaatnya dirasakan lintas generasi.Keputusan seperti ini mungkin tidak selalu menghasilkan pujian instan di media sosial, tetapi berpotensi meninggalkan warisan pembangunan yang jauh lebih panjang daripada umur sebuah konten viral. (*) Editor : Admin
