Tidak ada orang waras yang menolak anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Gizi yang baik adalah prasyarat lahirnya generasi sehat. Namun, dalam ilmu kebijakan publik, tujuan yang mulia tidak otomatis membenarkan desain kebijakan yang buruk.
Persoalan sesungguhnya bukan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan pada pertanyaan mendasar: apakah sebuah negara boleh membiayai satu program besar dengan mengorbankan fungsi-fungsi publik lain yang sama pentingnya?
Pernyataan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang mendukung keberlanjutan MBG sesungguhnya tidak datang tanpa catatan.
PBNU justru meminta pemerintah memperbaiki tata kelola, mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran, dan pengelolaan anggarannya. Dukungan tersebut bersifat kritis, bukan cek kosong.
Masalahnya, di lapangan mulai muncul fenomena yang sulit diabaikan. Banyak kantin sekolah kehilangan pembeli karena makanan telah disediakan melalui MBG.
Pedagang kecil yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari sekolah kehilangan sumber nafkah. Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran mengenai berkurangnya ruang fiskal untuk berbagai program pendidikan, termasuk beasiswa maupun belanja daerah, akibat prioritas anggaran yang sangat besar kepada MBG.
Bahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, muncul argumentasi bahwa memasukkan MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan berpotensi membebani kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi. Itu merupakan argumen hukum yang sedang diperdebatkan, bukan fakta hukum yang telah diputus.
Di sinilah kritik ilmiah perlu diajukan.
Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, dalam Development as Freedom, menjelaskan bahwa pembangunan bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi memperluas capabilities—kemampuan seseorang untuk memilih kehidupan yang bernilai.
Pendidikan merupakan capability yang jauh lebih menentukan dibanding sekadar konsumsi jangka pendek. Anak yang kenyang hari ini memang lebih siap belajar.
Tetapi bila beasiswa berkurang, kualitas guru menurun, laboratorium tidak berkembang, perpustakaan kekurangan buku, dan riset kampus kehilangan dana, maka negara sedang mengorbankan kemampuan jangka panjang demi kepuasan jangka pendek.
Pandangan Sen sejalan dengan teori human capital dari Gary Becker. Becker menegaskan bahwa investasi terbesar negara bukanlah konsumsi, melainkan pendidikan. Pendidikan menghasilkan produktivitas yang bertahan puluhan tahun. Sebaliknya, makanan bersifat konsumtif; manfaatnya harus terus dibiayai setiap hari.
Negara tentu membutuhkan keduanya, tetapi prioritas fiskal harus mempertimbangkan keberlanjutan.
Dalam teori ekonomi publik, ekonom Inggris Lionel Robbins mengingatkan bahwa inti ilmu ekonomi adalah mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas.
Artinya, setiap rupiah yang dialihkan ke satu program pasti mengurangi kesempatan mendanai program lain. Ekonom menyebutnya sebagai opportunity cost. Bila satu anak mendapat makan gratis tetapi kehilangan kesempatan memperoleh beasiswa kuliah, negara sebenarnya sedang melakukan pertukaran manfaat yang harus dihitung secara jujur.
Lebih jauh lagi, karya klasik Aaron Wildavsky tentang politik anggaran menjelaskan bahwa anggaran pemerintah selalu merupakan cermin prioritas politik.
Ketika satu program tumbuh menjadi sangat dominan, program lain hampir pasti mengalami tekanan. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa besar dana yang dihabiskan, tetapi apakah manfaat marginalnya lebih tinggi dibanding pengorbanan yang ditimbulkan.
Di tingkat sekolah, dampak sosial-ekonomi juga layak menjadi perhatian. Kantin sekolah bukan hanya tempat makan. Ia adalah ekosistem ekonomi mikro. Pedagang kantin membeli sayur dari pasar, ayam dari peternak lokal, gas dari pangkalan, dan mempekerjakan warga sekitar.
Ketika kantin berhenti beroperasi, efek berantainya ikut memukul ekonomi lokal. Kebijakan publik yang baik seharusnya menciptakan multiplier effect, bukan memindahkan rezeki dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lain tanpa mekanisme transisi yang adil.
Ironisnya, pemerintah sendiri berulang kali membantah bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan secara langsung. Pemerintah menegaskan anggaran pendidikan tidak dipotong untuk MBG. Namun, di sisi lain, muncul perdebatan mengenai klasifikasi anggaran MBG dalam komponen belanja pendidikan dan berbagai kritik mengenai tekanan fiskal akibat besarnya kebutuhan pembiayaan program tersebut. Artinya, ruang diskusi mengenai desain fiskalnya masih terbuka dan perlu transparansi yang lebih kuat.
Kritik ini bukan berarti MBG harus dihentikan. Justru sebaliknya. Program sebesar ini harus diselamatkan dari kelemahan desainnya sendiri. Negara perlu memastikan bahwa kantin sekolah dilibatkan sebagai mitra penyedia makanan, bukan menjadi korban kebijakan.
Pedagang lokal seharusnya masuk dalam rantai pasok MBG sehingga uang negara tetap berputar di masyarakat sekitar sekolah.
Negara juga harus menjamin bahwa beasiswa, penelitian perguruan tinggi, dana BOS, pembangunan sekolah, dan layanan pendidikan lainnya tidak mengalami penurunan kualitas akibat dominasi satu program.
Generasi emas tidak dibangun hanya dengan perut yang kenyang. Mereka membutuhkan guru berkualitas, laboratorium modern, perpustakaan yang hidup, beasiswa yang luas, dan universitas yang mampu menghasilkan inovasi.
Sejarah pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa bangsa maju bukan karena mampu memberi makan rakyatnya semata, tetapi karena mampu menjaga keseimbangan antara gizi, pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi.
Ketika salah satunya terlalu dominan hingga mengorbankan yang lain, pembangunan kehilangan keseimbangannya.
Makanan bergizi memang penting. Tetapi masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan anak hari ini, melainkan juga oleh apa yang mereka pelajari esok hari. Pemerintah perlu memastikan bahwa MBG menjadi investasi yang melengkapi pendidikan, bukan kebijakan yang tanpa sengaja menggerus fondasi pendidikan itu sendiri.
Sebab bangsa yang hanya berhasil membuat anak kenyang, tetapi gagal membuat mereka berilmu, pada akhirnya sedang menunda masalah, bukan menyelesaikannya. (*)
Editor : Admin