BLORA – Sejumlah Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) di Kabupaten Blora mulai merasa khawatir dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi.
Kekhawatiran itu muncul karena alokasi pupuk untuk KDMP di beberapa desa berasal dari kuota kelompok tani yang sebelumnya dilayani oleh PPTS.
Perubahan tersebut dinilai berpotensi mengurangi peran PPTS yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani.
Baca Juga: FKPP Kudus Dorong Pesantren Jadi Pelopor Gerakan Peduli Lingkungan
Sekretaris Asosiasi Pengecer Pupuk Subsidi dan Pestisida (Aspenda) Kabupaten Blora Abdul Rozak berharap, kehadiran KDMP tidak membuat PPTS kehilangan kesempatan untuk menjalankan fungsi distribusi yang telah lama dilakukan.
Menurutnya, kedua lembaga tersebut seharusnya dapat berjalan berdampingan untuk mendukung kebijakan pemerintah sekaligus menjaga kelancaran pasokan pupuk bagi petani.
“Kami menyambut dengan tangan terbuka kehadiran KDMP. Namun, harapan kami, dengan adanya KDMP ini tidak serta-merta menimbulkan kekhawatiran bagi teman-teman PPTS. Jangan sampai kehadirannya justru mematikan PPTS yang sudah ada,” ujarnya.
Abdul Rozak menjelaskan, setiap KDMP saat ini memperoleh alokasi pupuk dari satu kelompok tani yang sebelumnya berada dalam pelayanan PPTS.
Akibatnya, terjadi peralihan lokasi penebusan pupuk dari pengecer lama ke koperasi desa.
Meski demikian, Aspenda tidak mempermasalahkan apabila kelompok tani memilih melakukan penebusan pupuk melalui KDMP.
Baginya, hal terpenting adalah kualitas pelayanan dan ketersediaan pupuk ketika petani membutuhkannya.
Ia menilai PPTS selama ini juga telah berupaya memberikan pelayanan kepada petani.
Karena itu, masyarakat nantinya dapat menilai sendiri tempat penebusan yang mampu memberikan pelayanan terbaik.
“Selama ini teman-teman PPTS juga sudah memberikan pelayanan dengan baik. Nanti masyarakat sendiri yang menilai. Bagi petani, yang terpenting ketika membutuhkan pupuk, barangnya tersedia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abdul Rozak menerangkan bahwa mekanisme penebusan pupuk bersubsidi melalui PPTS maupun KDMP tetap mengikuti ketentuan kelompok tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Petani tidak dapat bebas menebus pupuk di lokasi mana saja karena masing-masing kelompok tani sudah memiliki alokasi yang ditentukan.
Dengan mekanisme tersebut, petani yang tercatat dalam alokasi PPTS tidak bisa melakukan penebusan di KDMP.
Begitu pula petani yang masuk dalam alokasi KDMP tidak dapat menebus pupuk melalui PPTS.
Dari sisi harga, menurutnya, tidak ada perbedaan antara pupuk bersubsidi yang disalurkan melalui PPTS maupun KDMP.
Seluruh proses distribusi, penjualan, hingga pelaporan telah diatur pemerintah.
“Dari sisi harga semuanya sama, baik di PPTS maupun KDMP. Karena pupuk bersubsidi sudah diatur pemerintah, mulai distribusi, penjualan hingga pelaporannya. Tidak ada yang berbeda,” terangnya.
Untuk memperjuangkan keberlanjutan peran PPTS, Aspenda Blora berencana menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
Upaya tersebut akan ditempuh melalui audiensi maupun penyampaian surat resmi.
Abdul Rozak berharap pemerintah dapat memberikan ruang bagi PPTS dan KDMP untuk sama-sama terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Dengan demikian, keberadaan koperasi desa tidak harus menghilangkan peran pengecer yang selama ini telah melayani kebutuhan petani.
“Kami akan melakukan upaya-upaya, baik audiensi maupun bersurat. Intinya meminta agar PPTS tetap bisa berjalan bersama-sama dengan KDMP,” pungkasnya. (ari)
Editor : Ali Mustofa