BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan siaga darurat kekeringan air hingga Oktober mendatang. Penetapan tersebut dilakukan BPBD Blora berdasarkan asesmen, sebanyak 148 desa berpotensi kekeringan.
Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi serta Rekonstruksi BPBD Blora Suparji mengatakan, sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan terus dilakukan pengiriman air bersih. Sebanyak 156 tangki air bersih telah disalurkan kepada masyarakat.
Dropping air salah satunya dilakukan di Dukuh Bubak, Desa Purwosari, Kecamatan Blora. BPBD mengirimkan setiap tangki memiliki kapasitas 5.000 liter, sehingga total air yang telah disalurkan ke masyarakata Blora mencapai sekitar 780.000 liter.
“Dropping tersebut telah menjangkau 60 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Blora. Kami menilai kondisi kekeringan saat ini membutuhkan penanganan serius,” ucapnya.
Pihaknya menyampaikan, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan status siaga darurat untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.
“Seharusnya wilayah kami sudah siaga darurat dalam proses tanggap darurat. SK sekarang masih di Bapak Bupati. Kemungkinan ini sampai Oktober, November, Desember,” ujar Suparji saat memantau pengiriman air bersih di Dukuh Bubak Desa Purwosari.
Ia menyampaikan, antisipasi juga dilakukan menyusul adanya fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memperpanjang musim kemarau. Berdasarkan hasil asesmen BPBD Blora, terdapat sekitar 148 desa yang berpotensi mengalami kekeringan.
“Selain dropping air, BPBD Blora juga tengah mengajukan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan pengeboran sumur di 10 titik yang dinilai membutuhkan sumber air baru. Tahun lalu kami mengajukan beberapa titik, tetapi belum berhasil,” ungkapnya.
“Tahun ini kami mengajukan 10 titik ke BNPB. Mudah-mudahan pengajuan kita disetujui,” imbuhnya.
Suparji menjelaskan, untuj penanganan kekeringan 2026, BPBD Blora telah menganggarkan sekitar 1.000 tangki air bersih dengan nilai anggaran hampir Rp400 juta. Jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
“Kalau kurang, nanti kita bisa mengajukan lagi. Kita juga selalu berkolaborasi dengan BBWS, PUPR, PMI, Baznas, dan semua pihak,” katanya.
Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, tetapi juga mulai menyentuh sektor pertanian. Sejumlah tanaman, termasuk jagung, dilaporkan mulai mengalami kekeringan akibat minimnya pasokan air.
Di sisi lain, masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, dropping air diharapkan dapat membantu meringankan beban warga selama musim kemarau.
“Jika kondisi kekeringan masih berlanjut setelah masa berlaku status tanggap darurat berakhir, pemerintah daerah berencana memperpanjang status tersebut agar penanganan dan distribusi bantuan air bersih dapat terus dilakukan,” tuturnya. (ari)
Editor : Eko Santoso