BLORA - Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko di Kabupaten Blora masih terus berjalan.
Namun tahapan pemberian ganti untung kepada warga terdampak molor dari target awal.
Sebelumnya, ganti untung ditarget mulai berjalan akhir 2025. Target itu meleset lantaran proses pengadaan tanah masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (ATR/BPN) Elvyn Bina Eka Kusuma mengatakan, dengan kondisi saat ini, ganti untung paling cepat baru bisa dimulai pada 2027.
“Insyaallah, mudah-mudahan paling cepat dengan kondisi yang ada, sekitar 2027 kita sudah bisa mulai ganti untungnya,” terangnya.
Elvyn menyebut, mundurnya target disebabkan tahapan pengadaan tanah tidak berjalan sesuai rencana.
Proses verifikasi data kepemilikan tanah, kata dia, membutuhkan waktu cukup panjang.
Petugas harus mencocokkan dokumen kepemilikan mulai dari letter C hingga sertifi kat tanah satu per satu agar tidak terjadi kesalahan administrasi.
Proses pengukuran lahan juga masih berlangsung dan membutuhkan ketelitian tinggi.
“Alas hak harus dicek satu per satu, baik letter C maupun sertifikatnya. Pengukuran juga masih berjalan. Tidak mudah karena kami khawatir jangan sampai ada yang keliru,” jelasnya.
Elvyn menambahkan, pihaknya menghadapi kendala teknis maupun nonteknis dalam pelaksanaan pengadaan tanah proyek tersebut.
“Ya memang kesulitannya kami anggap masih kesulitan teknis dan nonteknis,” ujarnya.
Pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan berdampak pada 538 kepala keluarga (KK) di lima desa di Kecamatan Kradenan, yakni Desa Mendenrejo, Ngrawoh, Nglebak, Nginggil, dan Megeri. (ari/ali)
Editor : Ali Mustofa