BLORA– Pemerintah Kabupaten Blora menghentikan sementara pelaksanaan Program Satu Desa Dua Sarjana. Sebagai gantinya, pemkab tengah menyiapkan program baru bertajuk Beasiswa Blora Berprestasi yang akan diatur melalui peraturan bupati (Perbup).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengatakan penghentian program tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan arah pembangunan daerah dan regulasi baru.
"Saat ini sementara kita hentikan. Nantinya akan menggunakan Perbup baru, yakni Blora Berprestasi," ujarnya.
Menurut Luluk, beasiswa baru itu memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat dimanfaatkan oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Misalnya, peserta didik yang memiliki prestasi di bidang seni maupun olahraga akan difasilitasi melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora). Sementara jalur afirmasi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu akan menjadi tanggung jawab Dinsos P3A.
Untuk jalur afirmasi, sasaran penerima merupakan masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 dalam data kesejahteraan sosial. Berbeda dengan skema sebelumnya, bantuan pendidikan dalam Program Blora Berprestasi dirancang dapat diberikan hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi.
"Kalau sebelumnya bantuan tidak sampai lulus. Sekarang konsepnya kita biayai sampai selesai kuliah. Mereka tinggal fokus belajar," katanya.
Luluk menambahkan, pelaksanaan program tersebut akan dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi. Dinsos P3A akan berkoordinasi dengan kampus-kampus yang menjadi mitra untuk memastikan proses penyaluran beasiswa berjalan optimal.
Ia berharap Perbup tentang Blora Berprestasi segera diterbitkan sehingga program baru tersebut dapat segera dijalankan secara terpadu oleh OPD terkait.
Luluk menegaskan, penghentian Program Satu Desa Dua Sarjana bukan disebabkan keterbatasan anggaran. Menurutnya, evaluasi dilakukan karena program lama sudah tidak lagi selaras dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Bukan karena keterbatasan anggaran. Program ini kita ubah karena harus menyesuaikan RPJMD. Selain itu, selama ini juga tidak semua desa atau kelurahan mengajukan peserta," imbuhnya. (tos)
Editor : Eko Santoso