BLORA – Klaim BPJS Kesehatan di Blora membengkak. Rasionya mencapai 284,80 persen.
Sehingga perlu adanya langkah-langkah konkret agar tak terjadi berlarut-larut dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Blora.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan terus mendorong penyelarasan visi antar lembaga agar pelaksanaan Program JKN berjalan efektif.
Kolaborasi, menurutnya, adalah pilar utama keberhasilan program jaminan sosial kesehatan di Indonesia.
“Kami sangat mengapresiasi kerja sama dari seluruh pihak. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, menyampaikan kendala, dan membahas solusi dalam mendukung keberlanjutan layanan kesehatan,” ujar Wahyu.
Dalam forum tersebut, Wahyu memaparkan sejumlah tantangan dan capaian di Blora.
Ia menyebut bahwa pada semester I 2025, realisasi biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp 238,79 miliar.
"Sementara penerimaan hanya Rp 62,91 miliar. Sehingga rasio klaim mencapai 284,80%," katanya.
Menurutnya perlu strategi kendali mutu dan biaya yang lebih solid agar keberlanjutan program tetap terjaga.
Wahyu juga menyampaikan bahwa Program Rujuk Balik (PRB) memiliki potensi besar, di mana terdapat 15.854 pasien kronis di RS yang bisa dialihkan ke FKTP.
"Ini akan meringankan beban rumah sakit dan memberikan kenyamanan bagi peserta yang sudah stabil," tambahnya.
Menurutnya pasien-pasien seperti penderita hipertensi dan diabetes yang stabil bisa ditangani langsung di puskesmas, lebih dekat dan efisien.
Selain itu, sebanyak 11 puskesmas di Kabupaten Blora berhasil mempertahankan capaian 100% dalam indikator Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK) selama enam bulan berturut-turut.
Hal ini diapresiasi sebagai indikator positif dalam peningkatan mutu layanan di tingkat primer.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh puskesmas. Ini bukti bahwa mutu bisa dijaga, bahkan ditingkatkan,” bebernya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, dalam menekankan bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci utama agar manfaat program JKN dapat dirasakan secara merata, khususnya oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya keterbukaan antara lembaga dalam membahas hambatan operasional.
“Program JKN sangat membantu masyarakat Blora, terutama kelompok tidak mampu. Kami berharap BPJS Kesehatan dapat terus meningkatkan mutu layanan, terutama dalam hal administrasi dan pelayanan di fasilitas kesehatan,” ujar Komang.
Komang juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora sangat terbuka terhadap masukan dari fasilitas kesehatan maupun BPJS Kesehatan, terutama yang menyangkut sistem verifikasi klaim, antrean layanan, hingga implementasi PRB.
Ia menilai forum seperti ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan kendala teknis yang selama ini kerap terjadi di lapangan. (tos)
Editor : Ali Mustofa