BLORA - Alokasi belanja pegawai Pemkab Blora melibihi batas. Pasalnya, dari rencana APBD tahun ini, anggaran untuk belanja pegawai mencapai 39 persen dari total anggaran belanja.
Angka itu masih berada di atas aturan pemerintah pusat yang menyebut bahwa alokasi belanja pegawai daerah paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.
Peraturan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Baca Juga: Joko Umbaran Pria Pembunuh Wanita di Hotel Blora Dituntut 20 Tahun, Ini Alasan Jaksa
UU tersebut telah diterbitkan sejak awal 2022 lalu. Namun pada ayat (2) Pasal 146 UU HKPD itu, disebutkan apabila persentase masih melebihi 30 persen, pemkab masih diberi waktu hingga lima tahun sejak diundangkan untuk menyesuaikan porsi belanja pegawai.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Slamet Pamudji mengatakan, saat ini belanja pegawai untuk Kabupaten Blora memang masih lebih dari 30 persen.
Berdasarkan data dari dashboard command centre Kabupaten Blora, anggaran pegawai di Kota Barongan mencapai Rp 910,99 miliar dari total anggaran belanja Rp 2,33 triliun.
Namun pihaknya menjelaskan angka itu masih termasuk anggaran pegawai badan layanan umum daerah (BLUD) dan BOS yang pengelolaannya di luar APBD Blora.
Baca Juga: Geger! Warga Jepangrejo Blora Ditemukan Gantung Diri di Hutan Blungun, Begini Kronologinya
Sehingga persentasebelanja pegawai menjadi sekitar 36 persen dari total APBD tahun ini.
Aturan tersebut menurutnya cukup berat untuk direalisasikan di daerah yang masih mengadalkan dana-dana transfer, baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah provinsi.
Hal itu karena kebutuhan pegawai tidak bisa dihindari, sedangkan penghasilan asli daerah (PAD) masih belum maksimal.
Baca Juga: Gadaikan Mobil Sewaan, Pria asal Grobogan Ini Dibekuk Polsek Tunjungan Blora
Selain itu, dana alokasi umum (DAU) saat ini juga sudah ditentukan penggunaannya.
"Kami lihat nanti, jadi kebijakan ini kan dari pemerintah pusat. Beban ini juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten yang tipenya hampir sama dengan Blora. Kalau yang kota dan PAD nya tinggi memang ngga begitu (tidak terlalu keberatan, Red) ya," terangnya. (cha/zen)
Editor : Abdul Rokhim