rtlh

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Blora terus dilakukan. Program pengentasan kemiskinan itu pun menjadi pembahasan dan perencanaan dinas terkait. Sejumlah kegiatan untuk menekan kemiskinan dilakukan. Yakni dengan pemberdayaan UMKM, bantuan sosial (bansos) dan program lainnya.

Beberapa waktu lalu, Disperakim menyalurkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) kepada 475 KK di 95 desa. Kini Pemkab Grobogan kembali mendapat bantuan RTLH berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diserahkan kepada 300 unit kategori desa zona merah dan kuning.

Sebanyak 363 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Jepara tahun ini dijatah dapat bantuan renovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program Bantuan Keuangan (Bankeu) itu bertambah 103 unit jika dibandingkan tahun lalu. Saat itu ada 260 unit RTLH yang dapat bantuan renovasi.

Sebanyak 475 KK di 95 desa menerima pencairan APBD untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pencairan itu diserahkan langsung Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto di gedung Riptaloka pada Rabu (9/2) kemarin. Dari bantuan APBD 2022 tersebut, setiap KK mendapatkan Rp 15 juta.

Selain melalui anggaran pemerintah, upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng) dilakukan secara gotong royong. Termasuk lewat zakat yang dihimpun Baznas Jateng.

Upaya penuntasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah terus dikejar. Salah satunya dengan menggenjot pembangunan rumah sehat layak huni. Sejauh ini, Pemprov Jateng telah merenovasi 755.000 rumah milik warga miskin di Jawa Tengah.

Rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi permasalahan yang hingga kini belum teratasi secara tuntas. Disperakim melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini dimaksudkan untuk mengurangi backlog perumahan di Kabupaten Grobogan yang masih ada 52.284.Rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi permasalahan yang hingga kini belum teratasi secara tuntas. Disperakim melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini dimaksudkan untuk mengurangi backlog perumahan di Kabupaten Grobogan yang masih ada 52.284.

Pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Terhitung hingga kini masih ada 147.657 unit belum tertangani. Tahun ini Disperakim baru bisa memperbaiki 1.004 unit RTLH.

TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Reguler ke–111 2021 di Desa Tamansari, Kecamatan Jaken berlangsung 15 hari. Sejumlah pekerjaan sasaran fisik telah diselesai.