Kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pellebaran dalam pembangunan Jalan Lingkar Rembang dinilai mendadak. Tak hanya itu, buntut dari hal ini bisa membuat estimasi penganggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang untuk pembebasan lahan membengkak dua kali lipat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun mengajukan protes.