rapat paripurna

Sebanyak sembilan fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi RUU inisiatif. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (21/3).

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2022 – 2042 telah selesai dibahas Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Jepara. Pembahasan tersebut berjalan cukup lama.

Rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus dalam agenda persetujuan atas Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 ramai dengan instrupsi kemarin sore. Tak hanya itu, pada rapat kali ini juga ada rolling alat kelengkapan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara menyetujui draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait APBD Perubahan TA 2022 dalam rapat paripurna kemarin. Setelah dilalukan pembahasan, didapati perubahan sebesar Rp 2,62 triliun pada anggaran belanja. Jumlah itu lebih tinggi dari angka yang ditetapkan dalam APBD murni sebesar Rp2,58 triliun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara menyetujui proyeksi Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna kemarin. DPRD juga merasionalisasi belanja pegawai sebesar Rp 4 miliar.

Rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 sempat batal dilaksanakan pada 2 Agustus lalu. Saat itu, hanya ada sepuluh anggota yang hadir.

Salah satu rancangan peraturan daerah (Raperda) yang cukup penting dan sedang dibahas saat ini adalah Raperda Rencana Pembangunan Industri 2022-2042.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara mengusulkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jepara agar gedung Jepara Trade and Tourism Center (JTTC)  belum lama ini.

Setelah pelaksanaan rapat paripurna tentang Penyampaian Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 batal Selasa (2/8) lalu, saat ini jadwal penggantinya belum bisa dipastikan kapan terlaksana. Perlu menunggu hasil rapat pimpinan DPRD.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 rampung dibahas di tingkat dewan. Hasilnya kemarin dibahas di rapat paripurna DPRD Jepara. Ada 13 catatan dan rekomendasi yang diberikan DPRD Jepara untuk ditindaklanjuti Pemkab Jepara.