pelayanan publik

Penginputan inovasi di Kabupaten Kudus melalui sistem Innovative Goverment Award (IGA) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih rendah. Hal itu dikarenakan banyak inovasi yang tidak didokumentasikan (dilaporkan, Red).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan bimbingan teknis (Bimtek) program desa anti korupsi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo pada Selasa (23/5). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut program KPK untuk memilih desa percontohan anti korupsi.

Seperti yang diatur dalam PP Nomor 15/2023, aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, berhak menerima

Sejumlah langkah terobosan harus dilakukan untuk meningkatkan konsistensi penanganan stunting dalam rangka mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting nasional.

Polresta Pati kembali memperkuat komitmen membangun Zona Integritas untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini ditandai dengan deklarasi oleh seluruh personel Polresta Pati yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama tadi pagi Senin (13/3/23) di halaman Mapolresta.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus meraih penghargaan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) akhir 2022. Salah satu penilaiannya yakni peningkatan pelayanan publik. 

Desa Mojowarno, Kaliori, Rembang, menyandang predikat Desa Pintar dari pemerintah pusat. Dokumen hingga pelayanan publik terdokumentasi dalam aplikasi itu. Lewat aplikasi itu, masyarakat bisa cek kehadiran perangkat desa.

Pimpinan Cabang Gerakan Ansor berkomitmen membantu Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mewujudkan pemerintahan good governance di segala lini termasuk dalam pelayanan publik.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi (DPU BMCK) Jawa Tengah melalui UPT Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati kembali berinovasi dengan membuat “Database Pohon Ayoman untuk Keselamatan Pengguna Jalan Provinsi di Wilayah Kudus”.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dilantik jadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pelantikan ini dikarenakan adanya kekosongan jabatan usai ditinggalkan Abdullah Azwar Anas yang kini menjadi Menteri PAN-RB.