Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang akan lebih selektif dalam menyetujui kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) pada pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan yang dinilai kurang sesuai, seperti outbound, ke depan tak diizinkan.
Para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikumpulkan pada Kamis (24/2). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menekankan agar kinerja tahun 2023 disesuaikan dengan indikator yang terukur.
REMBANG - Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rembang diberi rapor distempel merah oleh Fraksi Demokrat Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebab, kinerja dalam pembangunan fisik dianggap tak maksimal.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwanti-wanti terkait penyelesaian pembangunan. Hingga akhir Oktober, serapan anggaran masih kurang dari 40 persen.
Realisasi aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Pati dilakukan secara bertahap. Saat ini, baru menyasar organisasi perangkat daerah (OPD) atau perkantoran.
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara tahun 2021 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) hingga bulan ini baru mencapai Rp 1,2 T.