Tenaga honorer kategori 2 (K2) di satuan pendidikan Kabupaten Pati tidak masuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Akhirnya, Mereka wadul ke DPRD setempat. Menanyakan bagaimana nasib mereka jika ada penghapusan tenaga honorer.
DPRD Kabupaten Pati berkomitmen bakal semaksimal mungkin dalam mengawal jalannya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) profesi bidan. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto saat menerima audiensi dari Forum Komunikasi Bidan Honorer Kabupaten Pati.