dprd

DPRD Grobogan memberikan persetujuan laporan LKPJ akhir tahun anggaran 2021 Bupati Grobogan yang telah dibahas pansus VI. Persetujuan diberikan setelah mendapatkan masukan dan rekomendasi sebagai salah satu pedoman perbaikan penyelenggaran pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan membentuk panitia khusus (pansus) VI untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2021 Bupati Grobogan. Rapat paripurna ke-11 DPRD Grobogan tahun sidang 2022 tersebut dipimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto.

DPRD Kabupaten Grobogan membentuk Panitia Khusus (Pansus) V untuk membahas raperda inisiatif DPRD tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pembentuan pansus tersebut setelah semua fraksi memberikan jawaban atas pendapat Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu banyak kelemahan. Terlihat dalam rapat paripurna, beberapa farksi melontarkan pertanyaan dan masukan di raperda pada kamis (6/1).

Tak terima diberhentikan dari DPRD Blora, Setiyadji Setyawidjaja menggugat 7 pejabat di Blora. Mulai Gubernur Jawa Tengah, Bupati Blora, Ketua DPRD Blora, KPU Blora, Sekwan, Bawaslu Blora serta Ketua DPC Partai Gerindra. Selain itu minta ganti rugi sebesar Rp 51 Miliar.

PATI — Sejumlah perkumpulan buruh mendatangi DPRD Pati untuk audiensi soal Upah Minimum Kabupaten (UMK) kemarin. Buruh kecewa dengan kenaikan upah Rp 15 ribu pada 2022.

DPRD Grobogan memberikan persetujuan Raperda APBD Perubahan 2021 dalam rapat paripurna kemarin (24/9). Bupati Grobogan menandatangani bersama Wakil Ketua DPRD.

ekolah SD Negeri 1 Terban rusak parah. Kerusakan terjadi sejak setahun lalu, sayang hingga kini belum ada perbaikan. Padahal pihak sekolah bersama komite telah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menyetujui Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022.

Rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) batal. Pada nota APBD 2022 belum diagendakan rencana pembangunan.