Panitia Khusus (Pansus) Hak angket DPRD Pati bakal mengusut dugaan kecurangan seleksi perangkat desa 2022. Mereka akan segara bekerja setelah Lebaran ini.
Raperda disabilitas akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna kemarin (28/4). Pemda Pati diharapkan segera melaksanakan perda itu. Sehingga, para disabilitas segera menikmati wadah hukum itu.
Pihak DPRD Kabupaten Pati meminta rencana demo soal larangan takbir keliling (Tarling) dibatalkan. Pasalnya, hal tersebut bisa memicu kestabilan masyarakat di Pati.
Warga Desa Tlogorejo Kecamatan Jakenan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati Senin (18/4). Mereka mengadukan persoalan terkait pengisian perangkat desa. Mereka menyoal terkait sistem pengaturan skor pengabdian yang tidak disahkan oleh panitia.
Seleksi pengisian perangkat desa di Pati tetap berlangsung di hotel UTC Semarang pada Sabtu (16/4). Pasalnya, pihak Kades dengan penilai sudah menyepakati penyelenggaran ujian ini.
DPRD Kabupaten Pati merekomendasikan agar Ketua Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa untuk menunda pengisian perangkat desa. Para wakil rakyat meminta ada perbaikan-perbaikan terlebih dahulu.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pati meminta pengisian perangkat desa tahun ini ditunda. Para wakil rakyat tersebut menilai proses pengisian perangkat desa kali ini penuh dengan kejanggalan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati akan memperjuangkan pembangunan pangkalan truk trailer. Dewan mendesak eksekutif untuk membuat pangkalan truk dimasukkan ke rencana kerja 2023.
Luas lahan industri PT HWI di Kecamatan Trangkil mencapai 1.036 hektare (ha). DPRD Pati mengaku tak mengetahui adanya lahan industri yang dinilai terlalu luas untuk skala kecamatan.
Penggunaan dana Covid-19 menjadi sorotan anggota dewan. Hal ini seperti yang diungkapkan anggota Komisi A sekaligus Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pati Muslihan, dalam forum rapat paripurna LKPJ Bupati Tahun 2021.