Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus sidak alat insinerator di RSUD dr. Loekmonohadi Kudus yang tidak berfungsi selama dua tahun.
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mendorong pemerintah daerah gencar pengawasan hewan ternak sapi maupun kerbau di tengah melandanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi belakangan ini.
Empat komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021 kemarin.
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mendorong kepedulian terhadap anak jalanan yang bertebaran di sudut kota belakangan ini. Pendampingan harus dilakukan untuk menunjang bakat dan keahlian para anak jalanan tersebut.
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menginginkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendata kerusakan jalan. Dengan begitu, data kerusakan jalan menjadi jelas agar bisa segera ditangani.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus akan segera membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2021. Berdampingan dengan itu, DPRD Kudus telah mengumumkan alat kelengkapan dewan masa kerja 2,5 tahun ke depan.
Rolling pergantian pimpinan alat kelengkapan dewan atau komisi di Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus berlangsung alot. Hingga sore tadi belum menentukan hasil akhir.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) meminta pemerintah Kabupaten Kudus responsif atas adanya temuan sejumlah pekerja yang semula menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tiba-tiba nonaktif.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DPC Kabupaten Kudus wadul ke Ketua DPRD Kudus Masan (29/3). Mereka audiensi terkait pencabutan klaster Ketenagakerjaan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.