DPRD Blora

Dugaan mengenai laporan penyelewengan anggaran honorarium narasumber anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Kini, kejari diminta untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan dari laporan yang diadukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah tersebut.

Bupati Blora Arief Rohman serahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun pelaksanaan APBD 2022 Senin (27/3).

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Blora akhir tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada Senin (27/3). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Blora Mustofa itu hanya dihadiri oleh 25 Anggota, sedangkan 20 lainnya tak tampak mengikuti sidang tahunan tersebut.

Pemkab bersama dengan DPRD Kabupaten Blora juga telah mengesahkan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren pada Senin (26/12). Momentum itu harusnya menjadi refleksi bahwa masih ada umat beragama di Kabupaten Blora yang belum memiliki tempat ibadah.

Seorang Anggota DPRD Blora bernama Abdullah Aminudin ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus perebutan tanah. Pria yang belum genap 3 bulan menjabat sebagai anggota DPRD Dapil 3 ini dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pembuatan atau penggunaan akta autentik berupa akta jual beli dan penggelapan dan penipuan.

Dua kursi anggota DPRD Blora yang telah kosong sejak beberapa bulan lalu, akhirnya terisi kembali. Pengisian tersebut digelar dalam rapat paripurna peresmian pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Blora, Kamis (9/6).

Kabar duka menyelimuti keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora. Salah satu anggotanya, Kartini, istri dari Ketua DPRD Kabupaten Blora H.M. Dasum dipanggil yang maha kuasa sekitar pukul 03.00 kemarin.

Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto berharap Hari Pers Nasional (HPN) 2023 bisa digelar di Kabupaten Blora. Siswanto pun siap mendukung termasuk dari sisi penganggaran. Sehingga Blora bisa dikenal masyarakat luas. Perekonomian juga bisa berputar. Potensi-potensi yang ada di Blora bisa dipublikasikan seluruh insan pers yang ada.

Komisi A DPRD Blora berkunjung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD Blora Kamis (20/1). Dalam kesempatan kemarin, para anggota DPRD berdialog dan menyoroti soal tugas fungsi BKD serta persolan-persoalan yang ada selama ini. Selain itu, memberikan arahan serta masukan kepada puluhan pegawai.

Tak terima diberhentikan dari DPRD Blora, Setiyadji Setyawidjaja menggugat 7 pejabat di Blora. Mulai Gubernur Jawa Tengah, Bupati Blora, Ketua DPRD Blora, KPU Blora, Sekwan, Bawaslu Blora serta Ketua DPC Partai Gerindra. Selain itu minta ganti rugi sebesar Rp 51 Miliar.