bupati blora

Menjadi perempuan desa tidak menyurutkan semangat Endang Susanti dan Siti Rohwati, dua lulusan terbaik IAIN Kudus asal Blora. Keduanya ingin stigma perempuan harus di rumah itu hilang. Terbukti, mereka telah menjadi wisudawan terbaik.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mendatangi kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral (ESDM), Kamis (12/5). Hal ini dilakukan sebagai langkah percepatan dalam menindaklanjuti Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Hari pertama masuk kerja pasca Lebaran diisi dengan sidak Bupati Blora ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati mengecek presensi online yang ada di kantor dinas.

Pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di kompleks Alun-alun Blora nampaknya tak berhenti meski Ramadan usai. Saat momen lebaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mendirikan pusat oleh-oleh yang memamerkan produk UMKM sebulan penuh.

Blok T menjadi bioskop untuk memutar lima nominasi karya film dokumenter terbaik. Kreatifitas ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Blora. Ke depan, akan ada upaya untuk memfasilitasi perfilman lokal.

Bupati Blora Arief Rohman akan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar Blora menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan jalan provinsi. Sebab, kondisi beberapa ruas jalan provinsi yang ada di wilayah Blora cukup memprihatinkan. Seperti yang ada di Punggursugih Kecamatan Ngawen, di Gagaan Kecamatan Grobogan, serta di Japah dan Todanan yang mengarah ke Kabupaten Pati.

Sebanyak 753 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) keguruan di Blora telah dilantik kemarin. Jumlah itu berkurang tiga dari total yang lolos seleksi sebelumnya adalah 756 orang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah Blora Selatan. Tahun ini sejumlah infrastruktur di Randubelatung akan dikerjakan.

Anggaran pembangunan infrastruktur dinaikkan Bupati Blora Arief Rohman dari tahun ke tahun. Tahun depan, rencananya dana untuk infrastruktur akan mencapai sekitar Rp 400 miliar. Atau bertambah Rp 120 miliar dari tahun ini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berencana menghapus keberadaan staf khusus. Saat ini, telah ada Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang tugas dan fungsinya dinilai sama dengan staf khusus.