24.4 C
Kudus
Tuesday, March 21, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

bpjs

Fatayat Jepara Dorong Kesejahteraan Pekerja UMKM Melalui BPJS Ketenagakerjaan

Fatayat Jepara ikut mendorong kesejahteraan para pekerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka dinilai terabaikan keselamatan kerjanya karena tergolong pekerja informal. Padahal, dengan adanya asuransi seperti BPJS Ketenagakerjaan keselamatan para pekerja lebih terjamin.

Kabar Baik! Pemain Persiku Kudus Kini Terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK semakin memperlihatkan kepeduliannya terhadap perkembangan dunia olah raga di Indonesia.

Pemkab Kudus Stop Bayar JKN-KIS PBI, Ini Penyebabnya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus segera menyetop membayar tanggungan iuran para pekerja yang masih terdaftar sebagai penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

320 Perusahaan di Rembang “Ogah” Daftar BPJS, Ini Kata Dinas

Sebagian besar perusahaan di Rembang dinilai belum mendaftarkan karyawannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja (Dinperinaker) Rembang mencatat baru 11 persen.

Raih Penghargaan dan Pengakuan ISSA, BPJAMSOSTEK Junjung Tinggi Integritas

elaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dituntut selalu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karenanya, prinsip kehati-kehatian dan good governance atau pelaksanaan tata kelola yang baik menjadi acuan utama.

40 Ribu Kartu BPJS Nonaktif, Pemkab Rembang Usulkan ke Pemerintah Pusat

Sejumlah warga di Kabupaten Rembang pemegang kartu BPJS bingung, lantaran status kepesertaannya tiba-tiba nonaktif.  Jumlahnya mencapai 40 ribu. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemkab telah menyiapkan solusi dengan mengusulkan kembali pada pemerintah pusat. Selain itu, juga ancang-ancang menyiapkan jamin kesehatan warga.

Tak Punya BPJS Kesehatan Bisa Akses Layanan Publik, Namun Ada ‘Tapinya’

Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menjadi syarat mengakses pelayanan publik. Mulai dari pembuatan SIM, STNK, jual beli tanah, hingga pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Jual Beli Tanah Wajib Punya BPJS Kesehatan, Mardani: Jangan Dipersulit

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kembali aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah. Mardani menilai, aturan ini dapat memperpanjang regulasi bisnis.

Kartu BPJS Beda Pemilik Akan Diverval Ulang

PATI - Kartu BPJS seorang warga kabupaten Pati ditemukan tidak aktif dan beralih nama. Hal ini dialami Sugiarti Desa Bleber, Kecamatan Cluwak Pati. Adanya hal ini, akan verifikasi dan validasi (verval) ulang data kepersertaan warga tersebut.

Praktik Pribadi Rasa Klinik, Lengkap USG dan Daftar Online

Dokter Mutiara Dian Puspita Rini menerapkan sistem digitalisasi, sehingga mengatarkannya meraih FKTP pelayanan terbaik tingkat nasional BPJS dokter perorangan.

Latest news

- Advertisement -spot_img