elaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dituntut selalu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karenanya, prinsip kehati-kehatian dan good governance atau pelaksanaan tata kelola yang baik menjadi acuan utama.
Sejumlah warga di Kabupaten Rembang pemegang kartu BPJS bingung, lantaran status kepesertaannya tiba-tiba nonaktif. Jumlahnya mencapai 40 ribu. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemkab telah menyiapkan solusi dengan mengusulkan kembali pada pemerintah pusat. Selain itu, juga ancang-ancang menyiapkan jamin kesehatan warga.
Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menjadi syarat mengakses pelayanan publik. Mulai dari pembuatan SIM, STNK, jual beli tanah, hingga pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kembali aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah. Mardani menilai, aturan ini dapat memperpanjang regulasi bisnis.
PATI - Kartu BPJS seorang warga kabupaten Pati ditemukan tidak aktif dan beralih nama. Hal ini dialami Sugiarti Desa Bleber, Kecamatan Cluwak Pati. Adanya hal ini, akan verifikasi dan validasi (verval) ulang data kepersertaan warga tersebut.
Dokter Mutiara Dian Puspita Rini menerapkan sistem digitalisasi, sehingga mengatarkannya meraih FKTP pelayanan terbaik tingkat nasional BPJS dokter perorangan.