alexametrics
24.6 C
Kudus
Tuesday, July 5, 2022

Antisipasi Harga Anjlok, Pemkab Rembang Bentuk BUMP

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Pendirian ini untuk mengatasi anjloknya hasil pertanian saat panen raya.

Setiap tahun, kata Bupati Rembang Abdul Hafidz, pihaknya telah memberikan bantuan. Seperti berupa alat pertanian. Namun, menurutnya hal itu belum seperti yang diharapkan. Sebab, adanya factor harga saat panen yang cenderung masih anjlok.

Untuk itulah pihaknya membentuk BUMP sebagai alternatif untuk menanggulangi kemerisitan harga. Gambarannya, dalam badan usaha ini dibentuk, dimiliki, dan dikelola oleh petani. Sehingga diharapkan saat panen raya diharapkan bisa terjaga.


Pihaknya meminta agar melalui BUMP tidak membeli hasil panen dengan harga rendah. ”Adanya BUMP ini ya misinya bagaimana harga hasil panen tidak jatuh pada saat panen raya,” tuturnya.

BUMP yang ada di Rembang menyatu dengan lembaga pembiayaan PT. BPR BKK Lasem. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan) Rembang Agus Iwan menyampaikan, Rembang mendapat pendampingan serta prioritas pembentukan BUMP.

Baca Juga :  Bangun Feel Pengunjung Museum RA Kartini

”Diinisiasi oleh Seknas BUMP Indonesia. Ada empat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Rembang yang tergabung,” ujarnya. Yakni Gapoktan Karya Manunggal Desa Sendangmulyo, Gapoktan Barokah Desa Lodan Kulon, Gapoktan Mugi Mulyo Desa Sendangasri, dan Gapoktan Sri Mukti Desa Langkir Kecamatan Pancur.

Sementara itu, berkaitan dengan kelangkaan pupuk, Hafidz menambahkan, subsidi pupuk  nasional sempat dikurangi. Sebab adanya refocusing untuk pemberian Jaminan Pengaman Sosial (JPS) dalam penanganan Covid-19.

Namun, saat ini pasokan pupuk sudah ada , hanya saja terkendala distribusi. ”Distribusi dari distributor ke warung. Warung ke calon penerima. Ini masih belum sempurna,” jelasnya.

Apabila menemui kendala pendistribusian pupuk, lanjut Hafidz, bisa menghubungi Kelompok Tani untuk mengajukan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sehingga secara berjenjang bisa disampaikan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang selanjutnya diteruskan pada Dintanpan Rembang. (vah/him)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Pendirian ini untuk mengatasi anjloknya hasil pertanian saat panen raya.

Setiap tahun, kata Bupati Rembang Abdul Hafidz, pihaknya telah memberikan bantuan. Seperti berupa alat pertanian. Namun, menurutnya hal itu belum seperti yang diharapkan. Sebab, adanya factor harga saat panen yang cenderung masih anjlok.

Untuk itulah pihaknya membentuk BUMP sebagai alternatif untuk menanggulangi kemerisitan harga. Gambarannya, dalam badan usaha ini dibentuk, dimiliki, dan dikelola oleh petani. Sehingga diharapkan saat panen raya diharapkan bisa terjaga.

Pihaknya meminta agar melalui BUMP tidak membeli hasil panen dengan harga rendah. ”Adanya BUMP ini ya misinya bagaimana harga hasil panen tidak jatuh pada saat panen raya,” tuturnya.

BUMP yang ada di Rembang menyatu dengan lembaga pembiayaan PT. BPR BKK Lasem. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan) Rembang Agus Iwan menyampaikan, Rembang mendapat pendampingan serta prioritas pembentukan BUMP.

Baca Juga :  Lasem Terpilih Jadi Tuan Rumah Temu Pusaka Indonesia

”Diinisiasi oleh Seknas BUMP Indonesia. Ada empat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Rembang yang tergabung,” ujarnya. Yakni Gapoktan Karya Manunggal Desa Sendangmulyo, Gapoktan Barokah Desa Lodan Kulon, Gapoktan Mugi Mulyo Desa Sendangasri, dan Gapoktan Sri Mukti Desa Langkir Kecamatan Pancur.

Sementara itu, berkaitan dengan kelangkaan pupuk, Hafidz menambahkan, subsidi pupuk  nasional sempat dikurangi. Sebab adanya refocusing untuk pemberian Jaminan Pengaman Sosial (JPS) dalam penanganan Covid-19.

Namun, saat ini pasokan pupuk sudah ada , hanya saja terkendala distribusi. ”Distribusi dari distributor ke warung. Warung ke calon penerima. Ini masih belum sempurna,” jelasnya.

Apabila menemui kendala pendistribusian pupuk, lanjut Hafidz, bisa menghubungi Kelompok Tani untuk mengajukan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sehingga secara berjenjang bisa disampaikan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang selanjutnya diteruskan pada Dintanpan Rembang. (vah/him)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/