alexametrics
22.6 C
Kudus
Monday, August 8, 2022

Oknum ASN Korupsi Retribusi Taman Kartini, Status Kepegawaian Diputuskan Pekan Ini

REMBANG – Pemkab Rembang segera menggelar sidang kasus MR, oknum ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinbudpar) Kabupaten Rembang yang di tahan polisi setelah ditetapkan tersangka dugaan penggelapan uang retribusi Taman Kartini. Jika tak ada kendala sidang dijadwalkan pada Jumat (1/7).

Baca Juga : Haul ke-3 KH Maimoen Zubair, Panitia: Habib Luthfi Dijadwalkan Isi Tausiyah

Tim kasus Pemkab Rembang nantinya terdiri dari Sekda, Inspektorat, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Asisten I, Asisten III, termasuk Kabid Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian.


Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang Afan Martadi saat dikonfirmasi mengakui jika sidang kasus akan digelar akhir pekan ini. ”Sidang ini akan dijadikan pertimbangan bupati untuk menerbitkan SK pemberhentian sementara,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Atas kasus tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Mutaqin tidak henti-hentinya menekankan pada seluruh jajaran untuk berkerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Sementara untuk mencegah kejadian serupa terluang. Pihaknya memberlakukan melakukan setoran dari objek wisata setiap hari.

Baca Juga :  Ngopi Gayeng dan Diskusi Dana Bagi Hasil Cukai Rp 29 Miliar, Bupati: 2023 Rembang Padhang Jingglang

“Kalau dulu di setor bendahara penerima. Mungkin dibawa dulu atau lain sebagainya. Setelah terjadi seperti itu, saya masuk per awal 2022 mengambil langkah berapa pun jumlahnya setiap hari harus disetorkan. Sementara, Sabtu dan Minggu harus sudah disetorkan Senin,” tegasnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Pemkab Rembang segera menggelar sidang kasus MR, oknum ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinbudpar) Kabupaten Rembang yang di tahan polisi setelah ditetapkan tersangka dugaan penggelapan uang retribusi Taman Kartini. Jika tak ada kendala sidang dijadwalkan pada Jumat (1/7).

Baca Juga : Haul ke-3 KH Maimoen Zubair, Panitia: Habib Luthfi Dijadwalkan Isi Tausiyah

Tim kasus Pemkab Rembang nantinya terdiri dari Sekda, Inspektorat, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Asisten I, Asisten III, termasuk Kabid Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang Afan Martadi saat dikonfirmasi mengakui jika sidang kasus akan digelar akhir pekan ini. ”Sidang ini akan dijadikan pertimbangan bupati untuk menerbitkan SK pemberhentian sementara,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Atas kasus tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Mutaqin tidak henti-hentinya menekankan pada seluruh jajaran untuk berkerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Sementara untuk mencegah kejadian serupa terluang. Pihaknya memberlakukan melakukan setoran dari objek wisata setiap hari.

Baca Juga :  Dikukuhkan, MUI Rembang Usung Program Anti Narkoba dan Mualaf Center

“Kalau dulu di setor bendahara penerima. Mungkin dibawa dulu atau lain sebagainya. Setelah terjadi seperti itu, saya masuk per awal 2022 mengambil langkah berapa pun jumlahnya setiap hari harus disetorkan. Sementara, Sabtu dan Minggu harus sudah disetorkan Senin,” tegasnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/