Bupati Rembang Marah saat Sidak Gudang Bulog, Ini Temuannya

REMBANG – Bupati Abdul Hafidz marah di gudang Bulog yang berada di Desa Kedungrejo, Rembang pada Rabu (29/3) pagi. Kemarahan terjadi lantaran bupati mendapati ketersediaan beras yang hanya 400 ton dari kapasitas gudang 4000 ton. Padahal, dalam sebulan saja dibutuhkan minimal 600 ton beras hanya untuk kuota bantuan sosial.

Baca Juga : Viral Video Jogetan di Alun-Alun Rembang dengan Sound Keliling, Tiga Mobil Ditahan, Begini Nasibnya

Dari pantauan Jawa Pos Radar Kudus, Bupati Hafidz tiba di gudang Bulog sekira pukul 08.17. Kedatangannya itu bertujuan guna melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Dalam kegiatan itu, hadir Wakil Bupati Rembang, Mochammad Hanies Cholil Barro’ didampingi Kapolres Rembang, AKBP Dandy Ario Yustiawan, Komandan Kodim 0720/Rembang serta Letkol Czi Parlindungan Simanjuntak.

Hadir pula Kepala Kejaksaan Kabupaten Rembang, Muhamat Fahrorozi dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, Muhamad Baginda Rajako Harahap. Termasuk juga ada dari pihak DindagkopUKM, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sesampainya di gudang, Bupati Abdul Hafidz menanyakan stok beras kepada Kepala gudang Bulog Rembang, Jordansyah. Namun, pihaknya kaget bukan kepalang lantaran diketahui ketersediaan beras hanya 10% dari kapasitas gudang.

Kemarahan tersebut bukan tanpa alasan, sebab kata Bupati, dimasa panen seperti ini saja Bulog hanya mampu menyerap 400 ton. Pihaknya pun, meminta pihak Bulog untuk berbenah dan menyediakan kuota beras sebagaimana mestinya.

”Jangan dibiarkan ketersediaan seperti 10 persen ini. Saya minta Bulog bersikap. Karena ditugasi negara untuk mengatur stok pangan. Ini bagaimana hanya 400-500 ton. Mana cukup? Apakah perlu impor?,” pintanya.

Sementara itu, Jordansyah menuturkan, pihaknya menyediakan stok beras tersebut dengan hitungan penerima bantuan sosial dalam satu bulan. Sehingga, didapatkan angka tersebut di dalam penyediaan beras di gudang.

“Ya, acuannya jumlah penerima bantuan dalam satu bulan. Untuk saat ini, proses penyerapan di lapangan masih berlangsung,” ujarnya.

REMBANG – Bupati Abdul Hafidz marah di gudang Bulog yang berada di Desa Kedungrejo, Rembang pada Rabu (29/3) pagi. Kemarahan terjadi lantaran bupati mendapati ketersediaan beras yang hanya 400 ton dari kapasitas gudang 4000 ton. Padahal, dalam sebulan saja dibutuhkan minimal 600 ton beras hanya untuk kuota bantuan sosial.

Baca Juga : Viral Video Jogetan di Alun-Alun Rembang dengan Sound Keliling, Tiga Mobil Ditahan, Begini Nasibnya

Dari pantauan Jawa Pos Radar Kudus, Bupati Hafidz tiba di gudang Bulog sekira pukul 08.17. Kedatangannya itu bertujuan guna melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Dalam kegiatan itu, hadir Wakil Bupati Rembang, Mochammad Hanies Cholil Barro’ didampingi Kapolres Rembang, AKBP Dandy Ario Yustiawan, Komandan Kodim 0720/Rembang serta Letkol Czi Parlindungan Simanjuntak.

Hadir pula Kepala Kejaksaan Kabupaten Rembang, Muhamat Fahrorozi dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, Muhamad Baginda Rajako Harahap. Termasuk juga ada dari pihak DindagkopUKM, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sesampainya di gudang, Bupati Abdul Hafidz menanyakan stok beras kepada Kepala gudang Bulog Rembang, Jordansyah. Namun, pihaknya kaget bukan kepalang lantaran diketahui ketersediaan beras hanya 10% dari kapasitas gudang.

Kemarahan tersebut bukan tanpa alasan, sebab kata Bupati, dimasa panen seperti ini saja Bulog hanya mampu menyerap 400 ton. Pihaknya pun, meminta pihak Bulog untuk berbenah dan menyediakan kuota beras sebagaimana mestinya.

”Jangan dibiarkan ketersediaan seperti 10 persen ini. Saya minta Bulog bersikap. Karena ditugasi negara untuk mengatur stok pangan. Ini bagaimana hanya 400-500 ton. Mana cukup? Apakah perlu impor?,” pintanya.

Sementara itu, Jordansyah menuturkan, pihaknya menyediakan stok beras tersebut dengan hitungan penerima bantuan sosial dalam satu bulan. Sehingga, didapatkan angka tersebut di dalam penyediaan beras di gudang.

“Ya, acuannya jumlah penerima bantuan dalam satu bulan. Untuk saat ini, proses penyerapan di lapangan masih berlangsung,” ujarnya.