alexametrics
23.2 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

DPRD Rembang Jalankan Fungsi Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan

REMBANG – Tugas fungsi dan kewenangan DPRD Kabupaten Rembang adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas fungsi tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Rembang menerima audiensi Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit Audiensi berkaitan dengan terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Para pelaku perikanan mengeluhkan tarif pajak yang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh para pemilik kapal per tahunnya sehingga tidak cukup untuk membayar pajak dan pengeluaran lain seperti retribusi, airtime, AIS dan lain-lain.

Pasal 1 ayat (8) Permenlutkan Nomor 38 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Permenlutkan tersebut merupakan regulasi turunan dari PP Nomor 85 Tahun 2021. Peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah PNPB yang harus dibayar sebelum terbitnya SIUP (Izin Usaha Perikanan). Pasal ini menegaskan bahwa apabila para pelaku perikanan belum membayar pajak dengan besaran yang telah ditentukan, maka tidak mendapat ijin penangkapan ikan sehingga berdampak semakin banyaknya pengangguran.

Baca Juga :  Hari Ini Peserta CASN Berkebutuhan Khusus Tes Sendirian

Asosiasi menuntut adanya jalan tengah yang tidak merugikan negara namun juga tidak memberatkan nelayan. Dari audiensi tersebut DPRD sepakat menolak PP 58 Tahun 2021 dan turunannya dan akan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan pengusaha-pengusaha pengolahan ikan terkait proses pembayaran jual beli ikan.

DPRD Kabupaten Rembang barubaru ini juga menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyusul keresahan mereka setelah seleksi ASN PPPK tahun 2021, dimana banyak guru honorer yang lulus passing grade akan tetapi tidak mendapat formasi. Wakil Ketua DPRD, Ridwan, S.H. menyampaikan bahwa para PPPK yang telah lulus passing grade tapi belum mendapat formasi tidak perlu khawatir, karena pemerintah pusat akan segera menerapkan kebijakan optimalisasi formasi sehingga PPPK yang sudah lulus PG akan segera mendapat formasi. DPRD Kabupaten Rembang juga akan menyampaikan keberatan peserta audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB). (hznl/ali)

REMBANG – Tugas fungsi dan kewenangan DPRD Kabupaten Rembang adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas fungsi tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Rembang menerima audiensi Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit Audiensi berkaitan dengan terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Para pelaku perikanan mengeluhkan tarif pajak yang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh para pemilik kapal per tahunnya sehingga tidak cukup untuk membayar pajak dan pengeluaran lain seperti retribusi, airtime, AIS dan lain-lain.

Pasal 1 ayat (8) Permenlutkan Nomor 38 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Permenlutkan tersebut merupakan regulasi turunan dari PP Nomor 85 Tahun 2021. Peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah PNPB yang harus dibayar sebelum terbitnya SIUP (Izin Usaha Perikanan). Pasal ini menegaskan bahwa apabila para pelaku perikanan belum membayar pajak dengan besaran yang telah ditentukan, maka tidak mendapat ijin penangkapan ikan sehingga berdampak semakin banyaknya pengangguran.

Baca Juga :  Paripurna Raperda di Rembang Cukup Dua Menit, Kok Bisa?

Asosiasi menuntut adanya jalan tengah yang tidak merugikan negara namun juga tidak memberatkan nelayan. Dari audiensi tersebut DPRD sepakat menolak PP 58 Tahun 2021 dan turunannya dan akan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan pengusaha-pengusaha pengolahan ikan terkait proses pembayaran jual beli ikan.

DPRD Kabupaten Rembang barubaru ini juga menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyusul keresahan mereka setelah seleksi ASN PPPK tahun 2021, dimana banyak guru honorer yang lulus passing grade akan tetapi tidak mendapat formasi. Wakil Ketua DPRD, Ridwan, S.H. menyampaikan bahwa para PPPK yang telah lulus passing grade tapi belum mendapat formasi tidak perlu khawatir, karena pemerintah pusat akan segera menerapkan kebijakan optimalisasi formasi sehingga PPPK yang sudah lulus PG akan segera mendapat formasi. DPRD Kabupaten Rembang juga akan menyampaikan keberatan peserta audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB). (hznl/ali)

Most Read

Artikel Terbaru

/