alexametrics
30.7 C
Kudus
Wednesday, July 6, 2022

DPRD Rembang Dorong Pembangunan dengan Rancangan Regulasi Pro Rakyat

REMBANG – Selain mempunyai fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD juga mempunyai fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Peraturan Daerah merupakan wujud dari kebijakan pemerintah daerah dan juga sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembentukannya harus selalu menyesuaikan perkembangan regulasi di atasnya maupun perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan Perda bisa berupa pembentukan perda baru, perubahan atas perda sebelumnya bahkan pencabutan perda-perda yang sudah ada.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Rembang mengusulkan 5 (lima) Raperda yang meliputi Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda tentang RBSJ dan Perusahaan Migas Daerah.


Sedangkan Raperda yang diusulkan oleh DPRD meliputi Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang masing-masing diusulkan oleh komisi II dan IV.

Pengawasan Komisi III ke jalan rusak ruas Gedangan-Kumendung kecamatan Rembang, 11 Mei 2021. (DPRD REMBANG FOR RADAR KUDUS)

Ketujuh Raperda yang diusulkan kemudian dibahas bersama-sama setelah Bupati maupun DPRD menyampaikan paparan dan penjelasan atas raperda yang diusulkan pada Rapat Paripurna I Pembahasan Raperda Non APBD (2/11).Enam Fraksi DRPD kemudian memberikan pandangan umum terhadap paparan dan penjelasan pengusul Raperda. Dalam Rapat Paripurna II (3/11) DPRD membentuk tiga panitia khusus (pansus) untuk mendalami proses pembahasan Raperda.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Rembang Inisiasi Regulasi Pro Petani

Setelah Raperda yang diusulkan disetujui, Raperda dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi gubernur, terdapat lima Raperda yang disetujui dan satu Raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan masih harus dilakukan penyempurnaan karena belum ada kelengkapan data, dan satu Raperda yang tidak disetujui yaitu Raperda tentang hibah bansos karena pengaturannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.

Kelima Raperda yang disetujui untuk ditetapkan menjadi perda tersebut, disahkan dalam Rapat Paripurna III Pembahasan Raperda Non APBD pada 16 Desember lalu. (hznl/ali)

REMBANG – Selain mempunyai fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD juga mempunyai fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Peraturan Daerah merupakan wujud dari kebijakan pemerintah daerah dan juga sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembentukannya harus selalu menyesuaikan perkembangan regulasi di atasnya maupun perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan Perda bisa berupa pembentukan perda baru, perubahan atas perda sebelumnya bahkan pencabutan perda-perda yang sudah ada.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Rembang mengusulkan 5 (lima) Raperda yang meliputi Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda tentang RBSJ dan Perusahaan Migas Daerah.

Sedangkan Raperda yang diusulkan oleh DPRD meliputi Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang masing-masing diusulkan oleh komisi II dan IV.

Pengawasan Komisi III ke jalan rusak ruas Gedangan-Kumendung kecamatan Rembang, 11 Mei 2021. (DPRD REMBANG FOR RADAR KUDUS)

Ketujuh Raperda yang diusulkan kemudian dibahas bersama-sama setelah Bupati maupun DPRD menyampaikan paparan dan penjelasan atas raperda yang diusulkan pada Rapat Paripurna I Pembahasan Raperda Non APBD (2/11).Enam Fraksi DRPD kemudian memberikan pandangan umum terhadap paparan dan penjelasan pengusul Raperda. Dalam Rapat Paripurna II (3/11) DPRD membentuk tiga panitia khusus (pansus) untuk mendalami proses pembahasan Raperda.

Baca Juga :  Perluasan Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus Terkendala Anggaran

Setelah Raperda yang diusulkan disetujui, Raperda dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi gubernur, terdapat lima Raperda yang disetujui dan satu Raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan masih harus dilakukan penyempurnaan karena belum ada kelengkapan data, dan satu Raperda yang tidak disetujui yaitu Raperda tentang hibah bansos karena pengaturannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.

Kelima Raperda yang disetujui untuk ditetapkan menjadi perda tersebut, disahkan dalam Rapat Paripurna III Pembahasan Raperda Non APBD pada 16 Desember lalu. (hznl/ali)


Most Read

Artikel Terbaru

/