alexametrics
30.2 C
Kudus
Monday, May 16, 2022

Bupati Rembang: PPPK Jangan Berharap Jadi Pegawai Negeri

REMBANG – Bupati Abdul Hafidz menyerahan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru tahap I dan tahap II dan SK CPNS Lulusan PTDI-STTD Formasi Pola Pembibitan Pemkab Rembang formasi 2021, Selasa (26/4). Orang nomor satu di Kota Santri itu meminta penerima SK PPPK jangan berharap menjadi pegawai negeri.  Mengingat, telah resmi menjadi bagian dari ASN.

Bupati berharap, nantinya para PPPK menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tanpa harus membeda-bedakan formasi PNS maupun PPPK.

“Ini bulan penuh berkah, rahmat, anugerah. Ini tentu menjadi momentum strategis untuk patut renungi dan terima dengan sebaik-baik dan tulus hati untuk jalankan tugas mulia mendidik anak bangsa. Saya ucapkan selamat. Hari ini telah ditetapkan pegawai pemerintah dengan status PPPK,” ungkapnya.


Penyerahan SK Terinci 361 PPPK dan 347 CPNS. Diserahkan secara maraton di balai Kartini Rembang. Penyerahan dimulai pukul 08.00. Diawali perjanjian kerja penyerahan SK pengangkatan PPPK guru tahap I dan tahap II. Disambung penyerahan SK CPNS dan SK CPNS lulusan PTDI-STTD Formasi Pola Pembibitan Pemkab Rembang formasi 2021.

Dalam kesempatan itu, Bupati meminta para penerima SK jika sudah menjadi pegawai pemerintah, suka atau tidak suka harus menjalankan sebaik-baiknya. Tidak boleh membawa-bawa masih ingin jadi PNS.

Baca Juga :  Lasem Terpilih Jadi Tuan Rumah Temu Pusaka Indonesia

“Sebetulnya dari sisi UU pegawai pemerintah ada dua yakni PNS dan PPPK. Jangan punya pemikiran bukan pegawai negeri. Selanjutnya, disampaikan regulasi PPPK. Terutama seputar kebijakan pensiun, kenaikan pangkat hingga mutasi. Jika ada pertanyaan tidak dapat pensiun, naik pangkat. Kalau PPPK tidak dapat pensiun, tidak dapat naik pangkat. Memang regulasinya seperti itu. Jadi, ya cukup sampai sana. Jangan berharap jadi pegawai negeri,” ujarnya.

Demikian mereka dapat tunjangan-tunjangan seperti PNS. Untuk sertifikasi dapat. Kalau tidak bisa dapat TPP. Jadi sama. Kenaikan gaji berkala. Dan tidak bisa menduduki jabatan struktural, kepala dinas.

”Tidak apa-apa. Penting gajinya cukup. Semangatnya untuk bekerja ditingkatkan. Terutama semangatnya. Toh sudah dapat gaji juga dari Negara. Nantinya, setiap tahun ada kontrak. Dievaluasi,” ungkapnya.

Bupati juga menekankan kedisiplinan. Setelah mewakafkan diri untuk bangsa dan Negara. Sudah harus menata diri, karena pegawai pemerintah harus menjadi dan memberi contoh. Sembari mereka dijanjikan diberi TPP banyak dengan catatan pendapatan daerah naik.






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Bupati Abdul Hafidz menyerahan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru tahap I dan tahap II dan SK CPNS Lulusan PTDI-STTD Formasi Pola Pembibitan Pemkab Rembang formasi 2021, Selasa (26/4). Orang nomor satu di Kota Santri itu meminta penerima SK PPPK jangan berharap menjadi pegawai negeri.  Mengingat, telah resmi menjadi bagian dari ASN.

Bupati berharap, nantinya para PPPK menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tanpa harus membeda-bedakan formasi PNS maupun PPPK.

“Ini bulan penuh berkah, rahmat, anugerah. Ini tentu menjadi momentum strategis untuk patut renungi dan terima dengan sebaik-baik dan tulus hati untuk jalankan tugas mulia mendidik anak bangsa. Saya ucapkan selamat. Hari ini telah ditetapkan pegawai pemerintah dengan status PPPK,” ungkapnya.

Penyerahan SK Terinci 361 PPPK dan 347 CPNS. Diserahkan secara maraton di balai Kartini Rembang. Penyerahan dimulai pukul 08.00. Diawali perjanjian kerja penyerahan SK pengangkatan PPPK guru tahap I dan tahap II. Disambung penyerahan SK CPNS dan SK CPNS lulusan PTDI-STTD Formasi Pola Pembibitan Pemkab Rembang formasi 2021.

Dalam kesempatan itu, Bupati meminta para penerima SK jika sudah menjadi pegawai pemerintah, suka atau tidak suka harus menjalankan sebaik-baiknya. Tidak boleh membawa-bawa masih ingin jadi PNS.

Baca Juga :  HUT ke-4, Jawa Pos Radar Kudus Biro Rembang Tumpengan Bareng Loper

“Sebetulnya dari sisi UU pegawai pemerintah ada dua yakni PNS dan PPPK. Jangan punya pemikiran bukan pegawai negeri. Selanjutnya, disampaikan regulasi PPPK. Terutama seputar kebijakan pensiun, kenaikan pangkat hingga mutasi. Jika ada pertanyaan tidak dapat pensiun, naik pangkat. Kalau PPPK tidak dapat pensiun, tidak dapat naik pangkat. Memang regulasinya seperti itu. Jadi, ya cukup sampai sana. Jangan berharap jadi pegawai negeri,” ujarnya.

Demikian mereka dapat tunjangan-tunjangan seperti PNS. Untuk sertifikasi dapat. Kalau tidak bisa dapat TPP. Jadi sama. Kenaikan gaji berkala. Dan tidak bisa menduduki jabatan struktural, kepala dinas.

”Tidak apa-apa. Penting gajinya cukup. Semangatnya untuk bekerja ditingkatkan. Terutama semangatnya. Toh sudah dapat gaji juga dari Negara. Nantinya, setiap tahun ada kontrak. Dievaluasi,” ungkapnya.

Bupati juga menekankan kedisiplinan. Setelah mewakafkan diri untuk bangsa dan Negara. Sudah harus menata diri, karena pegawai pemerintah harus menjadi dan memberi contoh. Sembari mereka dijanjikan diberi TPP banyak dengan catatan pendapatan daerah naik.






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/