Kompak! Satpol PP dan ESDM Angkat Tangan Soal Penutupan Sumur Komersial di Sendangmulyo
REMBANG – Aktivitas penyedotan air tanah untuk kepentingan komersial di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, belum bisa langsung dihentikan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rembang mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menyegel sumur tersebut.
Kepala Satpol PP Rembang Slamet Haryanto menjelaskan, pengawasan dan penanganan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha menjadi kewenangan instansi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kewenangan penanganan dan pengawasan kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha berada pada ESDM pusat," jelasnya.
Meski begitu, Satpol PP siap membantu pemantauan dan pemeriksaan lapangan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait jika diminta instansi berwenang.
Slamet juga menyarankan warga menyampaikan pengaduan melalui Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan di Blora.
Sementara itu, Kepala Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan Hadi Susanto mengaku belum bisa memastikan kelengkapan perizinan sumur komersial tersebut.
Pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan data kegiatan pengambilan air tanah di lokasi.
"Kami harus konfirmasi ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Kami tidak mempunyai data pasca kewenangan wilayah sungai menjadi kewenangan pusat," ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Hadi menjelaskan, penerbitan izin pengusahaan air tanah skala mikro menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, jenis kegiatan usaha harus melalui penapisan atau verifikasi terlebih dahulu.
Disisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rembang mengaku belum menemukan dokumen Persetujuan Lingkungan (Perling) untuk kegiatan tersebut sejak 2021.
