Dugaan Perzinaan Oknum DPRD Rembang: BK Minta Kelengkapan Berkas, Kuasa Hukum Heran
REMBANG- Penanganan aduan dugaan hubungan terlarang melibatkan oknum anggota DPRD Rembang berinisial WD dan ZI (istri Kades Karanganyar, Kragan) memasuki babak baru. Setelah sempat disorot tajam karena dinilai lamban dan jalan di tempat, Badan Kehormatan (BK) DPRD Rembang akhirnya menerbitkan surat permohonan kelengkapan dokumen aduan.
Surat permohonan tersebut muncul sebagai balasan serta tindak lanjut atas keluhan dan kritik dilayangkan oleh kuasa hukum pengadu terkait belum adanya pemanggilan klarifikasi sejak aduan masuk.
Melalui surat resmi bernomor 200.2.5.5/ 646 /2026 bertanggal 22 Oktober 2026 ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Rembang, H. Abdul Rouf, BK meminta pihak pengadu melengkapi berkas administrasi. Dokumen diminta mencakup fotokopi KTP atas nama pengadu (Sami) serta dokumen legalitas advokat pengadu.
Kuasa hukum pengadu, Darmawan Budiharto membenarkan telah menerima surat permintaan kelengkapan berkas tersebut. Ia mengaku heran karena hasil konsultasi panjang BK ke Biro Hukum DPRD Provinsi Jawa Tengah ternyata hanya bermuara pada permintaan administrasi dasar.
"Kami sudah menerima surat tersebut per tanggal 22 Oktober 2026. Intinya kami diminta melengkapi fotokopi KTP pengadu dan legalitas keadvokatan saya. Ya agak heran juga, konsultasi jauh-jauh ke Biro Hukum Provinsi hasilnya cuma minta kelengkapan administrasi KTP dan legalitas advokat," ujar Darmawan, Senin (26/10).
Meskipun demikian, Darmawan menegaskan bersikap kooperatif dan siap menyerahkan seluruh dokumen diminta agar proses dapat segera berlanjut ke tahap substansi.
"Prinsipnya besok kami akan langsung mendatangi kantor BK DPRD Rembang untuk menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen diminta, baik fotokopi KTP pengadu maupun surat legalitas advokat kami," tegasnya.
Kasus ini bermula ketika pengadu sekaligus Kepala Desa Karanganyar, SM, melayangkan laporan resmi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Rembang pada 14 September 2026. Laporan tersebut terkait dugaan hubungan terlarang melibatkan oknum anggota DPRD Rembang berinisial WD dan ZI (istri Kades Karanganyar).
Namun, setelah hampir sebulan berlalu, proses penanganan aduan dinilai jalan di tempat karena pengadu belum kunjung dipanggil untuk klarifikasi.
Kuasa hukum pengadu, Darmawan Budiharto, lantas menyindir lambannya kinerja BK dan mempertanyakan langkah mereka memilih berkonsultasi ke Biro Hukum DPRD Provinsi Jawa Tengah, padahal Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara BK sudah dinilai jelas.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua BK DPRD Rembang, Muhammad Lutfi Afifi, berdalih bahwa pihaknya sengaja mengedepankan asas kehati-hatian agar seluruh tahapan sesuai regulasi. Selain itu, konsultasi ke tingkat provinsi dilakukan karena penanganan aduan resmi seperti ini merupakan hal baru bagi kepengurusan BK sekarang.
Buntut dari proses tersebut, DPRD Rembang akhirnya mengeluarkan surat bernomor 200.2.5.5/ 646 /2026 untuk meminta kelengkapan berkas administrasi berupa fotokopi KTP pengadu dan legalitas advokat. Pihak kuasa hukum berencana menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut secara langsung ke kantor BK DPRD Rembang. (*/ali)
