REMBANG – Kuasa hukum SM, pengaduan dugaan perzinaan oknum anggota DPRD Rembang, bakal mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPRD Rembang pada Senin (26/10). Langkah itu ditempuh jika pekan ini BK belum juga memanggil pengadu.
SM, kepala desa Karanganyar, Kecamatan Kragan, melayangkan aduan pada 14 September 2026. Dia melaporkan dugaan hubungan terlarang antara istrinya, ZI, dan oknum anggota DPRD Rembang berinisial WD. Namun, hingga lebih dari lima pekan, belum ada panggilan klarifikasi dari BK.
"Kalau hingga minggu ini tidak ada panggilan klarifikasi atau permintaan keterangan kepada pengadu, Senin 26 Oktober 2026 kami akan mendatangi BK DPRD Rembang," ujar kuasa hukum SM, Darmawan Budiharto, Rabu (21/10).
Darmawan menyebut, bersama tim, dia akan menanyakan langsung perkembangan aduan kepada Ketua BK. Mereka juga membawa sejumlah barang bukti. Di antaranya rekaman video yang diduga memuat perbuatan asusila, foto, dan percakapan WhatsApp antara ZI dan WD. Ada pula kaus milik WD yang diduga diberikan kepada ZI dan akhirnya diketahui SM.
Sebelumnya, Darmawan mempertanyakan langkah BK yang memilih berkonsultasi ke Biro Hukum DPRD Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia, BK sudah punya pegangan, yakni Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara BK.
Ketua BK DPRD Rembang Muhammad Lutfi Afifi sebelumnya menyatakan pihaknya mengedepankan asas kehati-hatian. Konsultasi ke provinsi dilakukan agar seluruh tahapan sesuai regulasi.
"Ya, kita pakai asas kehati-hatian. Biar kita bisa memastikan bahwa semua tahapan sudah sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Lutfi saat dikonfirmasi.
Lutfi menambahkan, penanganan aduan resmi merupakan hal baru bagi kepengurusan BK saat ini.
