REMBANG – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan warning keras kepada seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur yang mengabaikan standar operasional prosedur (SOP), tidak memenuhi standar kesehatan, hingga menyebabkan masalah keamanan pangan, terancam ditutup permanen.

Peringatan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono saat memberikan pengarahan kepada perwakilan Kepala SPPG dari Rembang, Blora, Pati, dan Jepara di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Rembang, Kamis (10/9) malam.

Sekitar 50 orang hadir dalam kegiatan tersebut. Pengarahan digelar sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah munculnya sejumlah persoalan di lapangan.

Trenggono menegaskan, kelalaian pengelola dapur tidak bisa dianggap sepele. Sebab, kesalahan dalam proses pengolahan hingga distribusi makanan dapat berujung pada masalah serius yang menyangkut keselamatan siswa.

“Saya harus memberikan evaluasi, motivasi, termasuk memberikan hukuman kepada dapur yang tidak melaksanakan prosedur. Kelengahan ini berakibat fatal dan bisa meracuni anak-anak siswa kita,” tegas Trenggono.

BGN meminta seluruh Kepala SPPG segera mengecek kembali kondisi dapur masing-masing. Standar kebersihan, kelayakan bangunan, pengolahan makanan, hingga distribusi harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Trenggono bahkan memberikan sinyal tegas bahwa dapur yang tidak layak tidak boleh dipaksakan beroperasi.

“Yang jelas kalau ada bangunan yang sudah keracunan, dapurnya jelek, kita tutup tahun ini. Karena itu sangat membahayakan,” ujarnya.

Menurut Trenggono, Kepala SPPG merupakan wajah BGN di daerah. Karena itu, satu kesalahan di lapangan berpotensi mencoreng keseluruhan program MBG.

Ia mengingatkan para Kepala SPPG agar tidak kehilangan kedisiplinan meski program tersebut telah berjalan lebih dari setahun. Pengawasan di tingkat pusat, kata dia, terus diperkuat dan harus diikuti dengan keseriusan yang sama di daerah.