25.3 C
Kudus
Monday, November 28, 2022

Begini Potret TPI Rembang dengan Sarpras Tua yang Bikin Pelayanan Jadi Tak Maksimal

REMBANG – Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Rembang terus dibenahi menyeluruh. Langkah itu ditempuh mulai perbaikan sistem hingga Sarpras. Khususnya sarpras peralatan yang sudah berumur.

Hal ini menjadi catatan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) setempat. Utamanya dalam ambil kebijakan. Salah satunya seputar acuan pedoman pelayanan dan mekanisme, berkaitan pemberian rekomendasi BBM subsidi nelayan.

Diakui sistem belum optimal. Ada perbedaan bentuk, mekanisme, pelayanan yang ada di lapangan. Oleh sebab itu disamakan. Ini sekaligus menjadi tanggung jawab dinas!


Termasuk perangkat penunjang untuk memberikan rekom. “Utamanya printer dan komputer banyak yang rusak. Supaya tidak dimanfaatkan pihak luar. Karena berdampak pelayanan kurang optimal,” terang Kabid Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing, pada Dinlutkan Kabupaten Rembang, Nurida Andate Islami saat dikonfirmasi.

Sebelumnya beberapa waktu lalu kepala TPI se-Kabupaten Rembang telah diundang Rakor pemberian rekomendasi BBM subsidi. Ada beberapa point menjadi pembahasan. Kebijakan terdahulu, kepala TPI sudah memberikan rekomendasi.

Ternyata mereka itu tidak ada surat pelimpahan kewenangan ataupun tidak dikasih standar pelayanan. Ia mencontohkan saat dirinya masih di bagian perizinan. Standar pelayanan dan mekanisme harusnya ada. Tetapi tidak dibuat. Walaupun tanda tangan rekom kepala TPI, tetapi mereka atas nama OPD.

Baca Juga :  Tebing Longsor di Rembang, Satu Orang Alami Luka-Luka

”Saya bilang sama teman. Ini tidak bisa seperti ini bekerja. Harus ada keputusan. Itu dibuat acuan kepala TPI. Bahwa kepala TPI bekerja memberikan rekom berdasarkan satu pedoman Dinlutkan,” penekananya.

”Karena mereka tanda tangan rekom karena ada penugasan dari OPD. Ternyata selama ini ada perbedaan bentuk, mekanisme, pelayanan,” ujarnya.

Andante tidak menampik beberapa laporan yang masuk selama ini. Sebelumnya kaitan teknis dimanfaatkan pihak luar. Kepala TPI asal tanda tangan. Tidak menghitung berapa jumlah kuota. Tanpa mengecek kelengkapan. Tinggal tanda tangan yang mana form-form diisi koperasi unit desa (KUD).

”Itu salah. Karena kalau ada apa-apa yang kena kepala TPI. Setelah itu merembetnya kepala dinas. Karena kami bekerja atas dinas. Jadi harus dibuat satu pedoman. Akhirnya dikeluarkan SK pelayanan dan mekanisme,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Rembang terus dibenahi menyeluruh. Langkah itu ditempuh mulai perbaikan sistem hingga Sarpras. Khususnya sarpras peralatan yang sudah berumur.

Hal ini menjadi catatan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) setempat. Utamanya dalam ambil kebijakan. Salah satunya seputar acuan pedoman pelayanan dan mekanisme, berkaitan pemberian rekomendasi BBM subsidi nelayan.

Diakui sistem belum optimal. Ada perbedaan bentuk, mekanisme, pelayanan yang ada di lapangan. Oleh sebab itu disamakan. Ini sekaligus menjadi tanggung jawab dinas!

Termasuk perangkat penunjang untuk memberikan rekom. “Utamanya printer dan komputer banyak yang rusak. Supaya tidak dimanfaatkan pihak luar. Karena berdampak pelayanan kurang optimal,” terang Kabid Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing, pada Dinlutkan Kabupaten Rembang, Nurida Andate Islami saat dikonfirmasi.

Sebelumnya beberapa waktu lalu kepala TPI se-Kabupaten Rembang telah diundang Rakor pemberian rekomendasi BBM subsidi. Ada beberapa point menjadi pembahasan. Kebijakan terdahulu, kepala TPI sudah memberikan rekomendasi.

Ternyata mereka itu tidak ada surat pelimpahan kewenangan ataupun tidak dikasih standar pelayanan. Ia mencontohkan saat dirinya masih di bagian perizinan. Standar pelayanan dan mekanisme harusnya ada. Tetapi tidak dibuat. Walaupun tanda tangan rekom kepala TPI, tetapi mereka atas nama OPD.

Baca Juga :  Kearifan Lokal, Upacara HUT ke-381 Rembang Gunakan Bahasa Jawa, Peserta Pakai Beskap 

”Saya bilang sama teman. Ini tidak bisa seperti ini bekerja. Harus ada keputusan. Itu dibuat acuan kepala TPI. Bahwa kepala TPI bekerja memberikan rekom berdasarkan satu pedoman Dinlutkan,” penekananya.

”Karena mereka tanda tangan rekom karena ada penugasan dari OPD. Ternyata selama ini ada perbedaan bentuk, mekanisme, pelayanan,” ujarnya.

Andante tidak menampik beberapa laporan yang masuk selama ini. Sebelumnya kaitan teknis dimanfaatkan pihak luar. Kepala TPI asal tanda tangan. Tidak menghitung berapa jumlah kuota. Tanpa mengecek kelengkapan. Tinggal tanda tangan yang mana form-form diisi koperasi unit desa (KUD).

”Itu salah. Karena kalau ada apa-apa yang kena kepala TPI. Setelah itu merembetnya kepala dinas. Karena kami bekerja atas dinas. Jadi harus dibuat satu pedoman. Akhirnya dikeluarkan SK pelayanan dan mekanisme,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/