alexametrics
31.8 C
Kudus
Thursday, May 12, 2022

Anggaran THL Pemkab Rembang Tembus Angka Rp 1,3 Miliar

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang untuk sementara masih menunggu teknis pelaksanaan penghapusan tenaga honorer. Di samping itu, saat ini juga masih dalam tahap penyusunan regulasi tentang Tenaga Harian Lepas (THL), agar legalitas THL yang dibiayai anggaran daerah sebesar Rp 1,3 miliar lebih terlindungi.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, terkait dengan wacana penghapusan tenaga honorer dari pemerintah pusat, hingga Selasa (25/1) pihaknya mengaku masih belum mengetahui teknis pelaksanaan tersebut.

Di Rembang sendiri, masih ada sejumlah tenaga harian lepas. Baik yang dinaungi surat keputusan kepala daerah, perekrutan dinas, ataupun perekrutan ketika ada kegiatan.


”Tenaga harian lepas itu kan macem-macem statusnya. Itu saya yang belum tahu. Yang dimaksud (pemerintah pusat) itu yang di-SK-kan oleh dinas atau kepala daerah saya belum tahu,” jelasnya.

Yang jelas, lanjut Hafidz, keberadaan tenaga harian lepas di Rembang saat ini masih variatif. Untuk THL yang mengantongi surat keputusan bupati sendiri ada sekitar 131. ”Ada yang direkrut oleh dinas sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Oknum ASN Dinbudpar Jadi Tersangka Korupsi Taman Kartini Rembang

Saat ini, Pemkab Rembang sedang dalam tahap Menyusun regulasi tentang perekrutan hingga manajemen tentang THL. Beberapa waktu lalu, lanjut Hafidz, Wakil Bupati telah melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah untuk mempelajari tentang regulasi THL.

Ke depan, kata Hafidz, Pemkab Rembang akan dirumuskan regulasi itu. Sembari menunggu, Pemkab mengambil kebijakan untuk menghentikan penerimaan THL. Ia menjelaskan terkait dengan pengeluaran, satahun kemarin, pihaknya menghitung pengeluaran untuk THL tembus sekitar Rp 1,3 miliar. ”Ini uang yang sangat besar,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa pemerintah memang butuh tenaga harian lepas. Namun, menurutnya dari sisi legalitas tetap diperlukan sistem. (vah/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang untuk sementara masih menunggu teknis pelaksanaan penghapusan tenaga honorer. Di samping itu, saat ini juga masih dalam tahap penyusunan regulasi tentang Tenaga Harian Lepas (THL), agar legalitas THL yang dibiayai anggaran daerah sebesar Rp 1,3 miliar lebih terlindungi.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, terkait dengan wacana penghapusan tenaga honorer dari pemerintah pusat, hingga Selasa (25/1) pihaknya mengaku masih belum mengetahui teknis pelaksanaan tersebut.

Di Rembang sendiri, masih ada sejumlah tenaga harian lepas. Baik yang dinaungi surat keputusan kepala daerah, perekrutan dinas, ataupun perekrutan ketika ada kegiatan.

”Tenaga harian lepas itu kan macem-macem statusnya. Itu saya yang belum tahu. Yang dimaksud (pemerintah pusat) itu yang di-SK-kan oleh dinas atau kepala daerah saya belum tahu,” jelasnya.

Yang jelas, lanjut Hafidz, keberadaan tenaga harian lepas di Rembang saat ini masih variatif. Untuk THL yang mengantongi surat keputusan bupati sendiri ada sekitar 131. ”Ada yang direkrut oleh dinas sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Oknum ASN Dinbudpar Jadi Tersangka Korupsi Taman Kartini Rembang

Saat ini, Pemkab Rembang sedang dalam tahap Menyusun regulasi tentang perekrutan hingga manajemen tentang THL. Beberapa waktu lalu, lanjut Hafidz, Wakil Bupati telah melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah untuk mempelajari tentang regulasi THL.

Ke depan, kata Hafidz, Pemkab Rembang akan dirumuskan regulasi itu. Sembari menunggu, Pemkab mengambil kebijakan untuk menghentikan penerimaan THL. Ia menjelaskan terkait dengan pengeluaran, satahun kemarin, pihaknya menghitung pengeluaran untuk THL tembus sekitar Rp 1,3 miliar. ”Ini uang yang sangat besar,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa pemerintah memang butuh tenaga harian lepas. Namun, menurutnya dari sisi legalitas tetap diperlukan sistem. (vah/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/