
RADAR KUDUS - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Rembang terancam dipotong.
Hal ini dikarenakan terdapat kekurangan anggaran.
Anggota DPRD Rembang Puji Santoso membenarkan kabar tersebut.
Ia mengatakan wacana tersebut mencuat saat rapat konsultasi antara eksekutif dan legislatif beberapa waktu lalu.
"Memanga ada wacana untuk mengurangi TPP PPPK, karena kemampuan keuangan daerah sangatlah terbatas," katanya.
Meski begitu, terkait dengan rencana pemotongan TPP PPPK, pihaknya masih menunggu dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan.
Rencananya dokumen tersebut akan disampaikan kepada DPRD pada bulan ini.
"Selanjutnya akan kami bahas bersama, kami cermati bersama serta kami telaah bersama agar semua untuk selanjutnya bisa di lanjutkan pembahasannya melalui R APBD Perubahan," katanya.
Puji bilang, saat ini jumlah kekurangan penganggaran di APBD diperkirakan mencapai Rp 239 miliar yang terdiri dari kekurangan penganggaran urusan wajib, urusan dasar, urusan prioritas serta madatori di dalam APBD induk tahun 2025.
Diantara kekurangan anggaran yang harus dipenuhi adalah, pos-pos anggaran untuk belanja pegawai.
Puji merinci, tahun ini penganggaran untuk gaji PNS masih kurang sekitar Rp 31,6 miliar dan gaji PPPK sekitar Rp 15,1 miliar.
"Kekurangan gaji PNS sebesar Rp 31,6 miliar, sementara gaji PPPK kurang Rp 15,1 miliar. Belum lagi kekurangan TPP, honor tenaga Non ASN sebesar Rp 9,7 milyar, karena baru dianggarkan 3 bulan," katanya.
"Jadi mereka yang masih THL sejak bulan April sudah tidak bisa bayaran sampai sekarang, kita wajib memberi tambahan anggaran 8 bulan lagi," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Puji, juga ada bankesra GTT PTT mulai dari Guru PAU, SD, SMP maupun PKBM yang belum penuh 12 bulan dalam penganggarannya.
"Dan masih banyak lagi yang belum dianggarkan, jadi Pemerintah Daerah harus memenuhi itu, " imbuhnya.
Sementara, terkait dengan TPP, ia menjelaskan bahwa hal ini bersifat tidak wajib, tetapi dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Terpisah, Jawa Pos Radar Kudus mencoba mengkonfirmasi Plh Sekretaris Daerah melalui pesan singkat. Sampai berita ini ditulis belum merespon. (vah)



