Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TPP PPPK di Rembang Terancam Dipangkas, Ini Penyebabnya

V
Penulis: Vachri Rinaldy❯

 

TAHAPAN REKRUTMEN : Peserta seleksi PPPK tahap II Rembang mengikuti tes di Semarang beberapa waktu lalu.
TAHAPAN REKRUTMEN : Peserta seleksi PPPK tahap II Rembang mengikuti tes di Semarang beberapa waktu lalu.

RADAR KUDUS - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Rembang terancam dipotong.


Advertisement

Hal ini dikarenakan terdapat kekurangan anggaran. 

Anggota DPRD Rembang Puji Santoso membenarkan kabar tersebut.

Ia mengatakan wacana tersebut mencuat saat rapat konsultasi antara eksekutif dan legislatif beberapa waktu lalu. 

Advertisement

"Memanga ada wacana untuk mengurangi TPP PPPK, karena kemampuan keuangan daerah sangatlah terbatas," katanya.

Meski begitu, terkait dengan rencana pemotongan TPP PPPK, pihaknya masih menunggu dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan.

Rencananya dokumen tersebut akan disampaikan kepada DPRD pada bulan ini. 

Advertisement

"Selanjutnya akan kami bahas bersama, kami cermati bersama serta kami telaah bersama agar semua untuk selanjutnya bisa di lanjutkan pembahasannya melalui R APBD Perubahan," katanya. 

Puji bilang, saat ini jumlah kekurangan penganggaran di APBD diperkirakan mencapai Rp 239 miliar yang terdiri dari kekurangan penganggaran urusan wajib, urusan dasar, urusan prioritas serta madatori di dalam APBD induk tahun 2025. 

Diantara kekurangan anggaran yang harus dipenuhi adalah, pos-pos anggaran untuk belanja pegawai.

Puji merinci, tahun ini penganggaran untuk gaji PNS masih kurang sekitar Rp 31,6 miliar dan gaji PPPK sekitar Rp 15,1 miliar. 

"Kekurangan gaji PNS sebesar Rp 31,6 miliar, sementara gaji PPPK kurang Rp 15,1 miliar. Belum lagi kekurangan TPP, honor tenaga Non ASN sebesar Rp 9,7 milyar, karena baru dianggarkan 3 bulan," katanya. 

"Jadi mereka yang masih THL sejak bulan April sudah tidak bisa bayaran sampai sekarang, kita wajib memberi tambahan anggaran 8 bulan lagi," imbuhnya. 

Selain itu, lanjut Puji, juga ada bankesra GTT PTT mulai dari Guru PAU, SD, SMP maupun PKBM yang belum penuh 12 bulan dalam penganggarannya.

"Dan masih banyak lagi yang belum dianggarkan, jadi Pemerintah Daerah harus memenuhi itu, " imbuhnya. 

Sementara, terkait dengan TPP, ia menjelaskan bahwa hal ini bersifat tidak wajib, tetapi dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

Terpisah, Jawa Pos Radar Kudus mencoba mengkonfirmasi Plh Sekretaris Daerah melalui pesan singkat. Sampai berita ini ditulis belum merespon. (vah) 

Advertisement

Artikel Terkait

Rp 56 Miliar Segera Cair, ASN Grobogan Bakal Terima TPP dan Gaji ke-13

Rp 56 Miliar Segera Cair, ASN Grobogan Bakal Terima TPP dan Gaji ke-13

GROBOGAN – Sekitar Rp 56 miliar anggaran disiapkan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebelum gaji ke-13 dicairkan, Pemkab Grobogan berencana menyalurkan Tambahan

Beban Belanja Pegawai di Rembang Sudah Melebihi Batas, Bagaimana Status 1.198 PPPK?

Beban Belanja Pegawai di Rembang Sudah Melebihi Batas, Bagaimana Status 1.198 PPPK?

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang kini tengah menempuh langkah strategis untuk menyelamatkan masa depan 1.198 PPPK

Satpol PP Rembang Petakan Wilayah Peredaran Rokok Ilegal untuk Sasaran Operasi 2027

Satpol PP Rembang Petakan Wilayah Peredaran Rokok Ilegal untuk Sasaran Operasi 2027

Kepala Satpol PP Slamet Haryanto, Sekdin Satpol PP Eety Apriliana, Kasi Penegakan Karnen bersama peserta workshop berdiskusi RKA-RKP DBHCHT 2027 kemarin.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer