Puluhan Guru PAUD Wadul ke DPRD Rembang, Ini Permintaannya

REMBANG - Para Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wadul ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang kemarin.
Mereka meminta adanya dukungan dalam mengawal revisi Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) hingga perhatian kesejahteraan guru PAUD di daerah.
Total ada, sekitar 40-an guru PAUD yang mengikuti audiensi kemarin.
Forum tersebut dihadiri Komisi 1, Komisi 4 DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, juga Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan.
Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Rembang Siti Marwati menyampaikan, ada beberapa isu yang menjadi sorotan.
Diantaranya para guru ingin mendapatkan pengakuan dan terkait dengan pemberian insentif.
Total, anggota Himpaudi di Rembang ada sekitar 1.600 orang. Mereka bekerja di berbagai jenis lembaga. Diantaranya kelompok bermain, dan TPA.
Hanya saja, saat ini posisi mereka yang mengabdi di lembaga non formal dinilai belum setara, sebab peran profesi mereka masih dipandang sebagai pendamping. Bukan guru.
Sehingga diantara dampaknya adalah mereka tidak memiliki kesempatan yang sama seperti guru PAUD formal yang sudah bisa mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Kami tidak bisa mengakses PPG, di sana tidak ada jalurnya untik pendidikan non formal," katanya saat audiensi kemarin.
Pihaknya meminta kepada DPRD maupun Eksekutif Kabupaten Rembang untuk mendorong Revisi Undang-undang Sisdiknas.
Harapannya, para pendidik non formal anak usia dini bisa diakui sebagai guru.
Selain itu, saat audiensi kemarin para Guru PAUD juga menyampaikan unek-unek soal pemberian insentif.
Saat ini, Guru PAUD non formal menerima Bankesra dari Pemkab Rembang sekitar Rp 750 ribu perbulan.
Besaran itu hanya diterima bagi gutu yang sudah mengabdi sejak 2009 ke atas.
Sementara, di bawah itu, mereka menerima sekitar Rp 300 ribu - Rp 400 ribu per bulan.
Ada juga sumber anggaran lain, yakni dari dana desa dengan besaran sekitar Rp 50 ribu - Rp 100 ribu.
"Kadang pendidik ada yang tidak menerima insentif sama sekali dari lembaga masing-masing. Semua ini tidak menyurutkan niat kami, semangat kami untuk membersamai anak-anak kami," ungkapnya.
Pihaknya berharap, insentif ini bisa disetarakan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rembang.
Menanggapi hal tersebut Asisten I Sekertaris Daerah (Sekda) Rembang Agus Salim menyampaikan, apabila keuangan daerah memungkinkan, maka insentif juga bisa dinaikkan.
"Nanti dianggaran 2026 mungkin bisa didiskusikan kembali. Kalau perlu ada kenaikan, usulkan saja," katanya. (vah)



