Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antisipasi Defisit APBD 2025, Begini Langkah yang Ditempuh Pemkab Rembang

V
Gedung DPRD Rembang.
Gedung DPRD Rembang.

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.


Advertisement

Perencanaan pendapatan daerah dirancang lebih realistis, berdasarkan potensi aktual yang ada, guna menghindari kesalahan seperti yang terjadi tahun ini.

Defisit pada APBD tahun ini menjadi sorotan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan ketidaksesuaian asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Dari yang direncanakan sebesar Rp 66 miliar, realisasinya hanya Rp 19 miliar, sehingga terdapat selisih sekitar Rp 47 miliar.

Advertisement

Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menjelaskan bahwa Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) telah bekerja keras untuk menyusun APBD 2025 sesuai dengan potensi pendapatan yang realistis.

Meski demikian, ia memperkirakan pendapatan tahun depan akan mengalami penurunan.

"Melalui TAPD, kami sudah merancang pendapatan sesuai potensi yang ada. Namun, mungkin akan ada penurunan tajam, terutama dari sektor retribusi dan pajak," ujar Hafidz.

Advertisement

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 yang disahkan pada rapat paripurna Jumat (29/11), APBD Kabupaten Rembang mencakup pendapatan daerah sebesar Rp 2,009 triliun dan belanja daerah Rp 2,014 triliun.

Defisit sebesar Rp 5 miliar akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SILPA.

Terkait defisit tahun ini, Hafidz menyebut salah satu penyebab utamanya adalah tidak tercapainya target beberapa sumber pendapatan.

Misalnya, pendapatan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ditargetkan Rp 12 miliar, namun hanya terealisasi separuhnya.

"Pendapatan TPI yang ditargetkan Rp 12 miliar, hanya terealisasi Rp 6 miliar," ungkapnya.

Hal serupa juga terjadi pada target retribusi daerah. Dari rencana Rp 32 miliar, realisasinya sementara ini belum mencapai Rp 16 miliar.

"Target retribusi Rp 32 miliar, tetapi hingga kini belum sampai 50 persen dari target," tambah Hafidz.

Bupati berharap permasalahan defisit ini menjadi evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif agar ke depan penyusunan APBD dapat lebih akurat.

"Kami berharap DPRD dan pemerintah bisa mengevaluasi secara menyeluruh. Jika ada kesalahan, akan kami perbaiki bersama, karena ini adalah keputusan bersama," tegasnya.

Dengan langkah-langkah yang lebih terukur, Pemkab Rembang optimis dapat menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah tahun depan. (vah/khim)

Advertisement

Artikel Terkait

Belanja Modal di Grobogan Baru 18,26 Persen, Akhir Tahun Ditarget Ngebut

Belanja Modal di Grobogan Baru 18,26 Persen, Akhir Tahun Ditarget Ngebut

GROBOGAN – Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Grobogan hingga 25 September 2026 masih berada di angka 18,26 persen. Meski terlihat rendah, kondisi tersebut disebut tidak serta-merta menunjukkan pekerjaan di la

Kejar Tepat Waktu, Ini Strategi DPRD Kudus Selesaikan APBD 2027

Kejar Tepat Waktu, Ini Strategi DPRD Kudus Selesaikan APBD 2027

DPRD Kabupaten Kudus mulai mempersiapkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027 agar dapat diselesaikan tepat waktu.  Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan pelaksa

Ketika Jalan-Jalan Jepara Berubah: Kerja Cepat yang Mulai Terasa di Masa Witiarso–Gus Hajar

Ketika Jalan-Jalan Jepara Berubah: Kerja Cepat yang Mulai Terasa di Masa Witiarso–Gus Hajar

Mereka merasakannya ketika mengendarai sepeda motor. Ketika membawa mobil. Ketika berangkat bekerja. Ketika mengantar anak sekolah. Atau ketika dua kendaraan besar akhirnya dapat berpapasan tanpa harus berebut badan jala

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer