Antisipasi Defisit APBD 2025, Begini Langkah yang Ditempuh Pemkab Rembang

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Perencanaan pendapatan daerah dirancang lebih realistis, berdasarkan potensi aktual yang ada, guna menghindari kesalahan seperti yang terjadi tahun ini.
Defisit pada APBD tahun ini menjadi sorotan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan ketidaksesuaian asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Dari yang direncanakan sebesar Rp 66 miliar, realisasinya hanya Rp 19 miliar, sehingga terdapat selisih sekitar Rp 47 miliar.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menjelaskan bahwa Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) telah bekerja keras untuk menyusun APBD 2025 sesuai dengan potensi pendapatan yang realistis.
Meski demikian, ia memperkirakan pendapatan tahun depan akan mengalami penurunan.
"Melalui TAPD, kami sudah merancang pendapatan sesuai potensi yang ada. Namun, mungkin akan ada penurunan tajam, terutama dari sektor retribusi dan pajak," ujar Hafidz.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 yang disahkan pada rapat paripurna Jumat (29/11), APBD Kabupaten Rembang mencakup pendapatan daerah sebesar Rp 2,009 triliun dan belanja daerah Rp 2,014 triliun.
Defisit sebesar Rp 5 miliar akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SILPA.
Terkait defisit tahun ini, Hafidz menyebut salah satu penyebab utamanya adalah tidak tercapainya target beberapa sumber pendapatan.
Misalnya, pendapatan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ditargetkan Rp 12 miliar, namun hanya terealisasi separuhnya.
"Pendapatan TPI yang ditargetkan Rp 12 miliar, hanya terealisasi Rp 6 miliar," ungkapnya.
Hal serupa juga terjadi pada target retribusi daerah. Dari rencana Rp 32 miliar, realisasinya sementara ini belum mencapai Rp 16 miliar.
"Target retribusi Rp 32 miliar, tetapi hingga kini belum sampai 50 persen dari target," tambah Hafidz.
Bupati berharap permasalahan defisit ini menjadi evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif agar ke depan penyusunan APBD dapat lebih akurat.
"Kami berharap DPRD dan pemerintah bisa mengevaluasi secara menyeluruh. Jika ada kesalahan, akan kami perbaiki bersama, karena ini adalah keputusan bersama," tegasnya.
Dengan langkah-langkah yang lebih terukur, Pemkab Rembang optimis dapat menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah tahun depan. (vah/khim)



