DPRD Rembang Kebut Pembahasan APBD 2025, Hari Libur Tetap Masuk?

REMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang tengah berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Dengan tenggat waktu maksimal 30 November, rapat bahkan direncanakan tetap berlangsung pada hari libur guna memastikan target tercapai.
Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdiwidodo, menjelaskan bahwa pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) baru bisa dimulai setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk melalui rapat paripurna pada Selasa (14/11).
"Setelah AKD terbentuk, DPRD langsung tancap gas. Badan musyawarah bersama pimpinan alat kelengkapan segera menggelar rapat koordinasi untuk menyusun agenda di bulan November," ujar Nur Purnomo, Rabu (15/11).
Tahapan pembahasan dimulai dengan konsultasi antara Badan Musyawarah (Banmus) dan pimpinan AKD. Selanjutnya, Banmus akan bertemu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merumuskan beberapa agenda penting.
Selain pembahasan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025, DPRD juga akan membahas enam raperda non-APBD.
Dengan waktu tersisa kurang dari dua pekan, DPRD Rembang memutuskan untuk bekerja secara maraton.
Bahkan, hari Sabtu yang biasanya menjadi hari libur tetap dimanfaatkan untuk melangsungkan rapat.
"Sabtu tetap kami gunakan untuk efisiensi waktu. Target kami, pada 29 November pembahasan APBD sudah selesai," tambah Nur Purnomo.
Namun, agenda rapat DPRD akan dikosongkan pada 26 dan 27 November, bertepatan dengan masa tenang dan hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rembang.
"Pilkada menjadi gawe besar. H-1 dan hari H pemungutan suara, tidak ada agenda DPRD," jelasnya.
DPRD Rembang berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2025 sesuai jadwal, meski di tengah padatnya kegiatan Pilkada.
Kerja keras ini dilakukan demi memastikan roda pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan optimal tahun depan. (vah/ali)



