Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Duh! Kasus DBD di Rembang Naik Dua Kali Lipat, Begini Respon Dinas

V

 

TEMPAT PERAWATAN: RSUD dr R Soetrasno Rembang beberapa hari ini dipenuhi pasien demam berdarah.
TEMPAT PERAWATAN: RSUD dr R Soetrasno Rembang beberapa hari ini dipenuhi pasien demam berdarah.

REMBANG - Angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rembang mengalami kenaikan hampir dua kali lipat.


Advertisement

Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang menilai lonjakan tersebut belum masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB), karena kenaikan harus 100 persen.

Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, kasus demam berdarah di Kota Santri pada Desember 2023 lalu tercatat ada 19 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).

Pada Januari 2024 angkanya sudah menyentuh 33 kasus.

Baca Juga: Tenaga Honorer di Rembang Mulai Didata untuk Kebutuhan PPPK, Seleksi Tanpa Tes?

Advertisement

Kepala DKK Rembang Ali Syofii menyampaikan, sampai dengan kemarin jumlah demam berdarah terus meningkat.

Berdasarkan data yang ia terima total kasus demam berdarah sudah menyentuh ada 147 kasus demam berdarah.

65 diantaranya didiagnosa sebagai DBD.

Advertisement

Dari jumlah tersebut, Satu orang dinyatakan meninggal dunia. "Kira-kira begitu sebaran kasusnya," katanya.

Beberapa waktu lalu, Bupati Rembang Abdul Hafidz sudah mewanti-wanti terkait kasus DBD yang ada di Kota Santri.


Baca Juga: Bruk! Rumah Warga di Leteh Rembang Tiba-tiba Roboh Akibat Diguyur Hujan Deras, Begini Keadaan Penghuninya

Ia berharap dinas terkait mengantisipasi agar tidak terjadi KLB dengan memberikan perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi menjadikan peningkatan kasus.

Disinggung soal KLB, Ali menjelaskan, situasi tersebut terjadi apabila terjadi kenaikan kasus mencapai 100 persen pada periode yang sama.

Jika melihat angka kenaikan saat ini, pihaknya menilai, di Rembang belum sampai pada kategori KLB. DKK berkomitmen terus berupaya menekan agar tidak terjadi lonjakan.

Ia berharap ada partisipasi masyarakat untuk menggiatkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

"Kegiatan ini yang menurut saya efektif di lakukan. Ini membutuhkan kesadaran partisipasi masyarakat yang luas," katanya.

Diantara yang bisa digencarkan adalah gerakan satu rumah satu jumantik. Di setiap rumah tangga diharapkan ada satu orang yang menjadi kader untuk memantau jentik nyamuk.

"Contoh suksesnya yang aktif di Puskesmas di Rembang Kota ini aktif melakukan gerakan tersebut. Gerakan ini berjalan dengan baik," katanya.

Baca Juga: Bus PO New Shantika Terjun dari Tol Pemalang-Batang, 2 Penumpang asal Rembang Jadi Korban, Begini Kondisinya

Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, peningkatan kasus DBD ini dipengaruhi beberapa faktor.

Diantaranya adalah kesadaran masyarakat dalam melakukan PSN yang dianggap masih rendah.

Hal ini terlihat dari angka bebas jentik yang masih kurang dari 95 persen. Tepatnya, baru diangka 80 persen.

Sehingga, DKK Rembang menilai, saat ini masih banyak desa atau wilayah yang angka bebas jentiknya rendah.

Selain itu, kenaikan kasus juga dipengaruhi faktor pergantian musim dari kemarau ke penghujan. Sehingga bisa mendukung peningkatan perkembangan nyamuk. (vah/ali)

Advertisement

Artikel Terkait

Indonesia Siap Cetak Sejarah, Vaksin mRNA DBD Pertama di Dunia Segera Diuji

Indonesia Siap Cetak Sejarah, Vaksin mRNA DBD Pertama di Dunia Segera Diuji

Indonesia berpotensi besar memimpin inovasi medis global dalam penanggulangan demam berdarah dengue (DBD).

Satpol PP Rembang Petakan Wilayah Peredaran Rokok Ilegal untuk Sasaran Operasi 2027

Satpol PP Rembang Petakan Wilayah Peredaran Rokok Ilegal untuk Sasaran Operasi 2027

Kepala Satpol PP Slamet Haryanto, Sekdin Satpol PP Eety Apriliana, Kasi Penegakan Karnen bersama peserta workshop berdiskusi RKA-RKP DBHCHT 2027 kemarin.

Pemerintah Umumkan Rekrutmen CPNS 2026, Rembang Masih Menunggu Persetujuan Formasi dari KemenPAN-RB

Pemerintah Umumkan Rekrutmen CPNS 2026, Rembang Masih Menunggu Persetujuan Formasi dari KemenPAN-RB

Rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 yang diumumkan pemerintah pusat belum dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer