alexametrics
29.2 C
Kudus
Thursday, May 12, 2022

KTP Bermasalah, Pencairan Bantuan Tunai di Rembang Terkendala

REMBANG – Distribusi bantuan tunai pengganti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Rembang 2022 belum juga rampung. Problemnya ada nomor induk kependudukan (NIK) kartu tanda penduduk (KTP) tidak terbaca hingga ada KTP hilang fisiknya. Akibatnya sudah transaksi, tetapi belum bisa dicairkan. Untuk pengurusan ini diberikan waktu hingga 25 Januari mendatang untuk mengurus.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) telah mengonfirmasi bank penyalur untuk menjadwalkan. Baik yang sudah transaksi maupun top up belum diaktivasi oleh bank bisa dijadwalkan kembali. Persentase di setiap kecamatan berbeda. Ada yang 70 persen, rata-rata 60 persen baru terealisasi. “Sisanya dijadwalkan kembali,” ujarnya

Semula jumlahnya ada 16 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu bertambah lagi 3 ribu KPM. Kepastian berapa yang belum bisa carikkan belum ada up date. Kebetulan pihak bank penyalur (BNI) belum running data.


Penyaluran ini merupakan bentuk membayar hutang ditahun 2021 belum tersalurkan atau trouble. Dengan besaran Rp 200 ribu dikalikan 6 bulan. Sumber yang diterima koran ini di Kecamatan kota beberapa waktu lalu ada dua desa. Yakni Sawahan dan Kasreman belum tuntas. Kondisi serupa sebenarnya juga terjadi 13 kecamatan lain.

Kepala Dinsos dan PPKB Rembang didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial, Etty Apriliana saat dikonfirmasi tidak menampik belum tuntasnya penyaluran BPNT secara tunai.

Baca Juga :  Bangun Rumah Singgah ODGJ, Pemkab Rembang Gelontorkan Rp 370 Juta

”Masih ada kendala. KTP yang NIK rusak atau tidak terbaca. Masih diberi waktu selama 10 hari untuk pencairan. Waktunya sampai 25 Januari 2022,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Khusus mereka yang belum mencairkan, termasuk kendala. Kemudian yang lumpuh atau usia rentan serta KTP hilang. Disuruh mencari dulu. Masih dibuka dari pihak Kemensos untuk pencairan BPNT secara tunai.

Dalam kependudukan sudah dikoordinasikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) setempat. Di Rembang Kota, hanya terjadi Sawahan dan Kasreman. Jelasnya total penerima 19 ribu. Membayar hutang ditahun 2021, semula 16 ribu, ditambah lagi 3 ribu.

“Bisa lewat surat kuasa. Dengan ahli waris atau keluarganya dikawal perangkat. Meskipun tidak satu rumah boleh. Ada solusi-solusi untuk mempermudah pelayanan. Ada di Sedan, memang ahli waris. Pertama ditolak, di KK kelihatan bisa dilayani,” imbuhnya.

Hingga waktu yang diberikan sampai 25 Januari. Ketika ada yang terkendala dari sisi kependudukan diminta memperbaiki. Untuk jumlahnya belum tahu pasti. Karena yang menangani masih di lapangan, belum masuk semua. Terkait hal itu kemungkinan bisa diketahui sampai batas waktu selesai. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Distribusi bantuan tunai pengganti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Rembang 2022 belum juga rampung. Problemnya ada nomor induk kependudukan (NIK) kartu tanda penduduk (KTP) tidak terbaca hingga ada KTP hilang fisiknya. Akibatnya sudah transaksi, tetapi belum bisa dicairkan. Untuk pengurusan ini diberikan waktu hingga 25 Januari mendatang untuk mengurus.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) telah mengonfirmasi bank penyalur untuk menjadwalkan. Baik yang sudah transaksi maupun top up belum diaktivasi oleh bank bisa dijadwalkan kembali. Persentase di setiap kecamatan berbeda. Ada yang 70 persen, rata-rata 60 persen baru terealisasi. “Sisanya dijadwalkan kembali,” ujarnya

Semula jumlahnya ada 16 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu bertambah lagi 3 ribu KPM. Kepastian berapa yang belum bisa carikkan belum ada up date. Kebetulan pihak bank penyalur (BNI) belum running data.

Penyaluran ini merupakan bentuk membayar hutang ditahun 2021 belum tersalurkan atau trouble. Dengan besaran Rp 200 ribu dikalikan 6 bulan. Sumber yang diterima koran ini di Kecamatan kota beberapa waktu lalu ada dua desa. Yakni Sawahan dan Kasreman belum tuntas. Kondisi serupa sebenarnya juga terjadi 13 kecamatan lain.

Kepala Dinsos dan PPKB Rembang didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial, Etty Apriliana saat dikonfirmasi tidak menampik belum tuntasnya penyaluran BPNT secara tunai.

Baca Juga :  Pemkab Rembang Adakan Seremonial Sambut Obor PeSoNas 2022

”Masih ada kendala. KTP yang NIK rusak atau tidak terbaca. Masih diberi waktu selama 10 hari untuk pencairan. Waktunya sampai 25 Januari 2022,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Khusus mereka yang belum mencairkan, termasuk kendala. Kemudian yang lumpuh atau usia rentan serta KTP hilang. Disuruh mencari dulu. Masih dibuka dari pihak Kemensos untuk pencairan BPNT secara tunai.

Dalam kependudukan sudah dikoordinasikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) setempat. Di Rembang Kota, hanya terjadi Sawahan dan Kasreman. Jelasnya total penerima 19 ribu. Membayar hutang ditahun 2021, semula 16 ribu, ditambah lagi 3 ribu.

“Bisa lewat surat kuasa. Dengan ahli waris atau keluarganya dikawal perangkat. Meskipun tidak satu rumah boleh. Ada solusi-solusi untuk mempermudah pelayanan. Ada di Sedan, memang ahli waris. Pertama ditolak, di KK kelihatan bisa dilayani,” imbuhnya.

Hingga waktu yang diberikan sampai 25 Januari. Ketika ada yang terkendala dari sisi kependudukan diminta memperbaiki. Untuk jumlahnya belum tahu pasti. Karena yang menangani masih di lapangan, belum masuk semua. Terkait hal itu kemungkinan bisa diketahui sampai batas waktu selesai. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/