UMK Rembang Tahun 2024 Diusulkan Naik, Segini Nominalnya

REMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tengah menggodok besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024.
Namun, kenaikan UMK itu diperkirakan tidak sampai Rp 100 ribu.
Saat ini, besaran UMK Rembang berada diangka Rp 2.015.927.
Baca Juga: Siap Hijaukan Semua Dapil, PPP Rembang Targetkan 17 Kursi dan 18 Ribu Suara Ditiap Dapil Pada Pileg 2024
Baru-baru ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Rembang telah membahas rencana kenaikan upah tahun 2024.
Seluruh anggota dewan pengupahan diundang dalam rapat yang dilaksanakan Selasa (21/11).
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinperinaker Rembang Teguh Maryadi menyampaikan, PP 51 tahun 2023 menjadi dasar ukuran dalam menetapkan UMK.
Baca Juga: Begini Keluhan Emak-emak Geruduk Polres Rembang Laporkan BMT Harum, Deposit Rp 265 Juta Tak Bisa Cair!
Rapat tersebut, kata Teguh, semua pihak telah menyampaikan pendapat tentang penetapan UMK.
Kata Teguh, dalam menetapkan upah sudah ditentukan rumus yang mengacu pada indeks inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.
"Menjadi dasar antara pihak APINDO dan serikat," katanya.
Pihak serikat pekerja, kata Teguh, tidak mau menandatangani hasil penetapan UMK.
Baca Juga: Klasemen Akhir Grup D Liga 3 Jateng : Persiku Kudus Lanjut, PSIR Rembang Kukut
Meski demikian, ia menegaskan, hal tersebut tidak mengurangi hasil keputusan rapat.
Pihaknya tetap mengusulkan kenaikan upah sebesar 4,16 persen.
Sehingga jika dihitung berdasarkan UMK saat ini kenaikan upah diperkirakan sekitar Rp 83,862.
Baca Juga: Rem Blong, Truk Tabrak Pemotor di Perempatan Eks Stasiun Rembang, Begini Kronologinya
Meski demikian, Dinperinaker belum bisa mengonfirmasi jumlah tersebut.
Sebab UMK nantinya akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
"Angkanya belum bisa dihitung. Karena nanti yang menetapkan gubernur. Kami tunggu di tanggal 30 November, batas akhir penetapan UMK," katanya.
Daerah, kata Teguh, hanya bersifat merekomendasikan usulan penetapan UMK.
Selanjutnya, terkait dengan keputusan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. (vah/ali)



