alexametrics
28.4 C
Kudus
Monday, July 4, 2022

Tunjangan Kades di Rembang Terganjal Regulasi

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang belum bisa merealisasikan program pemberian tali asih kepada kepala desa. Sebab terganjal regulasi. Ke depan, bupati akan mengganti dengan tunjangan hari tua melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, sebelumnya pihaknya pernah mencanangkan pemberian tali asih bagi perangkat desa dan kepala desa. Dan, sudah disiapkan anggaran untuk program itu. Namun, kata Hafidz, hingga saat ini belum bisa terealisasi karena tidak ada payung hukum.

“Sehingga gagal. Padahal sudah kami anggarkan Rp 4,8 miliar. Sudah masuk di RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah),” ujarnya.


Karena tidak ada payung regulasi, lanjut Hafidz, sehingga Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang tidak bisa mengesahkan anggaran tali asih. “Niat saya sudah ada dan anggaran sudah kami berikan,” imbuhnya.

Melalui pengalaman itu, kemudian ia memiliki rencana untuk memberikan tunjangan hari tua kepada para kepala desa. Program ini akan dilaksanakan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun untuk saat ini anggaran masih belum memungkinkan. “Mungkin 2023 dimulai dari kepala desa,” ujarnya.

Baca Juga :  Naik Heli, KSAL Yudo Margono Cek Vaksinasi Nelayan di Rembang

Apabila program tunjangan untuk Kepala Desa sudah terealisasi, ke depan akan merambah kepada perangkat desa.

Kemarin (21/12) dilaksanakan sosialisasi kepada pegawai non ASN di lingkungan Kecamatan dan Pemerintahan Desa seperti anggota BPD, Ketua RW, RT dan BUMDes, serta masyarakat pekerja rentan dapat terlindungi BP Jamsostek di Pendapa Museum RA Kartini. Dalam forum sosialisasi itu BPJS Ketenagakerjaan Rembang menyerahkan klaim asuransi BP Jamsostek kepada ahli waris perangkat desa yang telah meninggal dunia.

Total pada 2021 ada klaim asuransi kepada 25 ahli waris perangkat desa yang meninggal dan beasiswa untuk 17 anak dari peserta yang meninggal. (ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang belum bisa merealisasikan program pemberian tali asih kepada kepala desa. Sebab terganjal regulasi. Ke depan, bupati akan mengganti dengan tunjangan hari tua melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, sebelumnya pihaknya pernah mencanangkan pemberian tali asih bagi perangkat desa dan kepala desa. Dan, sudah disiapkan anggaran untuk program itu. Namun, kata Hafidz, hingga saat ini belum bisa terealisasi karena tidak ada payung hukum.

“Sehingga gagal. Padahal sudah kami anggarkan Rp 4,8 miliar. Sudah masuk di RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah),” ujarnya.

Karena tidak ada payung regulasi, lanjut Hafidz, sehingga Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang tidak bisa mengesahkan anggaran tali asih. “Niat saya sudah ada dan anggaran sudah kami berikan,” imbuhnya.

Melalui pengalaman itu, kemudian ia memiliki rencana untuk memberikan tunjangan hari tua kepada para kepala desa. Program ini akan dilaksanakan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun untuk saat ini anggaran masih belum memungkinkan. “Mungkin 2023 dimulai dari kepala desa,” ujarnya.

Baca Juga :  Meriahkan Hari Kartini 2022, Alun-Alun Rembang Jadi Display Lomba Lampion

Apabila program tunjangan untuk Kepala Desa sudah terealisasi, ke depan akan merambah kepada perangkat desa.

Kemarin (21/12) dilaksanakan sosialisasi kepada pegawai non ASN di lingkungan Kecamatan dan Pemerintahan Desa seperti anggota BPD, Ketua RW, RT dan BUMDes, serta masyarakat pekerja rentan dapat terlindungi BP Jamsostek di Pendapa Museum RA Kartini. Dalam forum sosialisasi itu BPJS Ketenagakerjaan Rembang menyerahkan klaim asuransi BP Jamsostek kepada ahli waris perangkat desa yang telah meninggal dunia.

Total pada 2021 ada klaim asuransi kepada 25 ahli waris perangkat desa yang meninggal dan beasiswa untuk 17 anak dari peserta yang meninggal. (ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/