Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ribuan Honorer dan THL di Rembang Terancam Menganggur, Begini Respon Bupati

A
Penulis: Abdul Rokhim❯
FOTO BERSAMA:  Beberapa tenaga kesehatan foto bersama dengan Bupati Rembang usai menerima surat keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di pendapa museum RA Kartini Rembang pada Jumat (26/5). (ISTIMEWA/RADAR KUDUS)
FOTO BERSAMA: Beberapa tenaga kesehatan foto bersama dengan Bupati Rembang usai menerima surat keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di pendapa museum RA Kartini Rembang pada Jumat (26/5). (ISTIMEWA/RADAR KUDUS)
REMBANG – Ribuan honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Rembang terancam menganggur. Sebab, muncul kebijakan baru dari pemerintah pusat mengenai penghapusan keduanya pertahun 2023 mendatang.

Baca Juga : Bobol Rumah di Rembang dan Jepara, Warga Sedan Rembang Ini Dibekuk Polisi

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus angkat bicara terkait kebijakan tersebut. Ia menuturkan peraturan pemerintah pusat terkait penghapusan tersebut memang sudah final. Nantinya, pegawai pemerintah hanyalah PNS dan PPPK. Ia pun berharap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan pihak terkait merespon cepat mengenai kebijakan tersebut.

”Nanti silahkan dari Sekretaris Daerah, BKD dan kepala OPD menyiapkan solusinya. Agar nanti pada 2023 ada win win solution. Bagaimana baiknya? Termasuk GTT,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya memang telah mewanti-wanti terkait kebijakan tersebut. Terlebih nantinya, yang diperbolehkan menjadi THL hanyalah tenaga kebersihan, pengamanan, serta sopir. Itu pun melalui pihak ketiga (outsourcing). 

”Meskipun belum disosialisasikan. Tetapi, aturan terkait pengangkatan THL maupun honorer sudah keluar. Nantinya, untuk formasi tertentu memang harus lewat outsorcing,” ujarnya.

Lanjut Hafidz, total di kabupaten Rembang kini terdapat sekitar 1600-an THL. Belum guru GTT angkanya juga ribuan. Tentu itu akan jadi polemik, jika tidak segera direspon. “Tahun 2023 harus jalan. Ini bisa jadi problem untuk pemkab. Mengingat, itu merupakan program nasional,” gambarannya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berencana menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023. Penghapusan tenaga honorer dan THL itu diperkirakan berjalan efektif pada November 2023 mendatang.

Penghapusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari PNS dan PPPK. (noe/khim)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Satpol PP Rembang Petakan Wilayah Peredaran Rokok Ilegal untuk Sasaran Operasi 2027

Satpol PP Rembang Petakan Wilayah Peredaran Rokok Ilegal untuk Sasaran Operasi 2027

Kepala Satpol PP Slamet Haryanto, Sekdin Satpol PP Eety Apriliana, Kasi Penegakan Karnen bersama peserta workshop berdiskusi RKA-RKP DBHCHT 2027 kemarin.

Pemerintah Umumkan Rekrutmen CPNS 2026, Rembang Masih Menunggu Persetujuan Formasi dari KemenPAN-RB

Pemerintah Umumkan Rekrutmen CPNS 2026, Rembang Masih Menunggu Persetujuan Formasi dari KemenPAN-RB

Rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 yang diumumkan pemerintah pusat belum dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Lukisan Garam Dasun Rembang Pukau Warga hingga Turis Swiss, Libatkan Petani dan Seniman

Lukisan Garam Dasun Rembang Pukau Warga hingga Turis Swiss, Libatkan Petani dan Seniman

Karya seni lukisan garam di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, berhasil menarik perhatian masyarakat saat Festival Garam resmi dibuka pada Sabtu (17/10/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer