Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati berharap, nantinya para PPPK menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tanpa harus membeda-bedakan formasi PNS maupun PPPK.
“Ini bulan penuh berkah, rahmat, anugerah. Ini tentu menjadi momentum strategis untuk patut renungi dan terima dengan sebaik-baik dan tulus hati untuk jalankan tugas mulia mendidik anak bangsa. Saya ucapkan selamat. Hari ini telah ditetapkan pegawai pemerintah dengan status PPPK,” ungkapnya.
Penyerahan SK Terinci 361 PPPK dan 347 CPNS. Diserahkan secara maraton di balai Kartini Rembang. Penyerahan dimulai pukul 08.00. Diawali perjanjian kerja penyerahan SK pengangkatan PPPK guru tahap I dan tahap II. Disambung penyerahan SK CPNS dan SK CPNS lulusan PTDI-STTD Formasi Pola Pembibitan Pemkab Rembang formasi 2021.
Dalam kesempatan itu, Bupati meminta para penerima SK jika sudah menjadi pegawai pemerintah, suka atau tidak suka harus menjalankan sebaik-baiknya. Tidak boleh membawa-bawa masih ingin jadi PNS.
“Sebetulnya dari sisi UU pegawai pemerintah ada dua yakni PNS dan PPPK. Jangan punya pemikiran bukan pegawai negeri. Selanjutnya, disampaikan regulasi PPPK. Terutama seputar kebijakan pensiun, kenaikan pangkat hingga mutasi. Jika ada pertanyaan tidak dapat pensiun, naik pangkat. Kalau PPPK tidak dapat pensiun, tidak dapat naik pangkat. Memang regulasinya seperti itu. Jadi, ya cukup sampai sana. Jangan berharap jadi pegawai negeri,” ujarnya.
Demikian mereka dapat tunjangan-tunjangan seperti PNS. Untuk sertifikasi dapat. Kalau tidak bisa dapat TPP. Jadi sama. Kenaikan gaji berkala. Dan tidak bisa menduduki jabatan struktural, kepala dinas.
”Tidak apa-apa. Penting gajinya cukup. Semangatnya untuk bekerja ditingkatkan. Terutama semangatnya. Toh sudah dapat gaji juga dari Negara. Nantinya, setiap tahun ada kontrak. Dievaluasi,” ungkapnya.
Bupati juga menekankan kedisiplinan. Setelah mewakafkan diri untuk bangsa dan Negara. Sudah harus menata diri, karena pegawai pemerintah harus menjadi dan memberi contoh. Sembari mereka dijanjikan diberi TPP banyak dengan catatan pendapatan daerah naik.
”Sekarang Rp 2.950.000 plus tunjangan-tunjangan yang lain bisa dapat Rp 5 juta. Semula dapat Rp 800 ribu, Rp 750 ribu, Rp 600 ribu, Rp 350 ribu. Syaratnya kemampuan keuangan daerah harus bisa memenuhi. Ketika punya tanah, bangunan, bayar pajak PBB, untuk pendapatkan nantinya digunakan termasuk tunjangan-tunjangan” imbuhnya.
Terpisah, Kepala BKD Rembang, Affan Martadi melaporkan berkaitan dengan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja dan penyerahan SK pengangkatan guru tahap I dan II formasi 2021. Peserta 361. Dengan rincian PPPK guru tahap I 252 peserta. Tahap II 109 peserta.
Pada kesempatan dilaporkan juga berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 836 tahun 2021, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur di Lingkungan Pemkab Tahun 2021, Pemkab memperoleh formasi PPPK guru 514 formasi. (noe/ali)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



