Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam unggahan itu, tampak sejumlah foto kondisi eternit bolong-bolong dan lantai keramiknya pecah berserakan. Adapun captionya menggugah kepedulian para pemangku kebijakan.
"Melihat sekolah seperti ini rasanya ingin menangis. Ini sekolahan madrasah berbasis islami, dan selama ini perlu diketahui madrasah ini tidak ada bantuan terkait gedung, baik rehab apalagi gedung baru. Memang benar ada dana BOS. Dan perlu diketahui dana BOS di madrasah ini cuma cukup sarpras pembelajaran. Dan ustad-ustadzah nya pun selama ini terima gaji Rp 150.000 ribu sebulan," ujarnya.
"Tolong yang di atas dan pemangku kebijakan. Setidaknya perhatikan madrasah kami, supaya kami bisa mencetak anak yang berakhlakul karimah. Ini madrasah Miftahul Ulum, Dukuh Kembang, Desa Pinggan, Kecamatan Bulu,"
"Kami sudah pernah ngomong ke desa tidak ada respon dan kami pun sudah buat proposal berkali-kali tapi belum ada hasilnya sampai sekarang. Masak harus nunggu roboh dulu baru dapat perhatian dari pemerintah. Maaf jika yang saya tulis salah," curhatnya di medsos.
Menanggapi curhatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rembang Fatah menanyakan lokasi dan status madrasah. Pihaknya memberikan pemahaman seputar peraturan perundangan yang ada di Kemenag.
Peraturan perundangan menggariskan layanan pendidikan keagamaan ada beberapa tipe. Diantaranya formal dan non formal. Kalau ditilik penyelenggaraan ada dua, pemerintahan (madrasah negeri) serta masyarakat (swasta)."Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, jumlahnya di seluruh Indonesia hanya 5 persen. Contoh jenjang Aliyah Negeri 1 Rembang, Aliyah 2 Rembang di Lasem. Di Kabupaten hanya dua. Padahal semuanya ada 21 madrasah," ujarnya.
Sementara MTs Negeri se-Kabupaten Rembang ada lima. Dan swasta ada 46 madrasah. Lalu ibtidaiyah se-Rembang ada dua. Padahal MI semua 48. Kalau di desa seperti yang diunggah di medsos perlu dicek dahulu.
”Yang jelas saya pastikan diselenggarakan masyarakat. Itu perlu dicek. Itu madrasah kurikulum pagi atau Kemenag, misalnya Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah ataukah madrasah diniyah. Itu perlu dicek lebih lanjut,” tandasnya.
Namun begitu, baik madrasah kurikulum pagi atau diniyah yang biasanya sore atau malam itu jelas diselenggarakan oleh masyarakat. Meskipun pemerintah juga selalu berupaya hadir memberikan bantuan. Tentu sesuai situasi yang ada masing-masing.
Apakah di Kemenag atau Pemkab. Tentu sesuai dengan anggaran yang disampaikan. Gambaran terbuka itulah yang dipaparkan Kemenag Rembang.Lebih lanjut di luar peraturan.
"Bagaimana kalau sarpras rusak?. Di Kemenag tidak dipungkiri lebih sulit. Dalam artian kembali situasi. Bahwa madrasah negeri hanya 5 persen dari keseluruhan yang ada. Sementara faktanya kementerian agama rumati Negeri masih banyak kekurangan. Jadi kalau diharapkan ke desa-desa yang diselenggarakan masyarakat itu masih terlalu jauh dari harapan. Itu pun biasanya ada untuk madrasah kurikulum pagi. Itu pun ditentukan dari atas. Daerah hanya secara periodik mengajukan. Sedangkan berapa angkanya untuk mana saja ditentukan dari atas. Sebab Kemenag Rembang merupakan instansi vertikal," terangnya. (ali)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



