alexametrics
31.1 C
Kudus
Tuesday, July 5, 2022

Lewati Deadline, Proyek MPP Rembang Diperpanjang

REMBANG – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) hingga 21 Desember 2021 belum kelar. Pemkab Rembang memutuskan pembangunan gedung itu diperpanjang.

Sekda Rembang Fahrudin saat dikonfirmasi membenarkan penataan MPP diperpanjang. Sesuai dengan Perbup No 57 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran. Di dalamnya diatur penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Alasan diperpanjang karena kegiatan sudah ada perjanjian dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Men-PANRB).


”Sudah ada perjanjian PANRB. MPP di 2022 harus sudah ada dan beroperasional,” jelasnya.

Sekda mamaparkan sesuai dengan surat peraturan kepala daerah (Perkada) perpanjangan sesuai kebutuhan. Yaitu sekitar 60 hari.

”Sepakat ada adendum (perubahan atau lampiran dari sebuah perjanjian) perpanjangan waktu berarti kita cut off (potong) per tanggal habis waktunya. Nilai progresnya dihitung. Lalu dijadikan pembayaran atas progres yang sudah dilaksanakan. Uang sisa progres itu yang belum dicairkan nanti akan dibayar saat perubahan,” gambaranya.

Baca Juga :  650 Bidang Tanah Pemkab Rembang Belum Bersertifikat

Proyek penataan MPP nilai kontraknya Rp 3,674 miliar. Pelaksanaannya 150 hari kalender 23 Juli sampai 19 Desember 2021. Penyedia jasa CV. Arya Guna Wijaya dan konsultan pengawasnya CV. Multiline. (zen)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) hingga 21 Desember 2021 belum kelar. Pemkab Rembang memutuskan pembangunan gedung itu diperpanjang.

Sekda Rembang Fahrudin saat dikonfirmasi membenarkan penataan MPP diperpanjang. Sesuai dengan Perbup No 57 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran. Di dalamnya diatur penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Alasan diperpanjang karena kegiatan sudah ada perjanjian dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Men-PANRB).

”Sudah ada perjanjian PANRB. MPP di 2022 harus sudah ada dan beroperasional,” jelasnya.

Sekda mamaparkan sesuai dengan surat peraturan kepala daerah (Perkada) perpanjangan sesuai kebutuhan. Yaitu sekitar 60 hari.

”Sepakat ada adendum (perubahan atau lampiran dari sebuah perjanjian) perpanjangan waktu berarti kita cut off (potong) per tanggal habis waktunya. Nilai progresnya dihitung. Lalu dijadikan pembayaran atas progres yang sudah dilaksanakan. Uang sisa progres itu yang belum dicairkan nanti akan dibayar saat perubahan,” gambaranya.

Baca Juga :  Solusi Jitu Atasi Tambang Liar, Muncul Tanda Tak Beres, Langsung Sikat

Proyek penataan MPP nilai kontraknya Rp 3,674 miliar. Pelaksanaannya 150 hari kalender 23 Juli sampai 19 Desember 2021. Penyedia jasa CV. Arya Guna Wijaya dan konsultan pengawasnya CV. Multiline. (zen)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/