alexametrics
29.4 C
Kudus
Monday, June 27, 2022

Tak Kunjung Rampung, Proyek Mal Pelayanan Publik Rembang Didenda Rp 380 Juta

REMBANG – Proyek penataan Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang diduga kuat mengalami kekurangan volume. Tak tanggung-tanggung jumlahnya sekitar Rp 380 juta. Atas temuan itu sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang meminta Pemkab untuk segera menyelesaikan denda tersebut.

Baca Juga : PNS Tersangka Korupsi Retribusi Taman Kartini Rembang Belum Ditahan, Ini Kata Polisi

Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, pengerjaan MPP dimulai pada 23 Juli sampai 19 Desember 2021. Namun, progres pembangunan ternyata melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Sehingga Pemkab Rembang mengambil kebijakan perpanjangan waktu, sekitar 60 hari.


Denda atas keterlambatan tersebut pun disoal oleh sejumlah fraksi DPRD. Dalam pandangan umum fraksi saat rapat paripurna Senin (20/6), Muhammad Anshori dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan, proyek MPP terdapat kekurangan volume sebesar Rp 49,6 Juta. Selain itu, juga terdapat denda keterlambatan.

”Denda keterlambatan minimal Rp sebesar Rp 380,8 Juta kami mohon untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Nasdem. Yatin Abdul Zaenal, selaku juru bicara fraksi kemarin menyebut, bahwa nominal denda keterlambatan belum dikenakan kepada penyedia jasa.”Mohon permasalahan tersebut segera ditindak lanjuti,” pintanya.

Baca Juga :  Dibuka Marching Band, Empat Ponpes di Rembang Bersaing di Liga Santri 2022

Demikian dengan Fraksi Demokrat-Hanura. Agus Punawarman saat membacakan pandangan umum fraksi juga mempertanyakan hal tersebut. ”Mengapa penyedia jasa belum dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pemkab lebih mengantisipasi pemenang lelang yang dinilai tidak benefit. Sehingga, terjadi keterlambatan pekerjaan. Seperti MPP ataupun pembangunan jembatan temperak lingkar sarang.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanies Cholil Barro’ mengklaim terkait dengan denda keterlambatan pekerjaan Mal Pelayanan Publik, saat ini sudah dibayarkan sejumlah Rp 49,6 Juta. Selanjutnya dimasukkan dalam kas daerah. ”(Dibayarkan) ke kas daerah pada 19 Mei,” katanya.

Sebagai langkah perbaikan agar lebih selektif dalam menentukan pemenang lelang supaya ke depan tidak terjadi keterlambatan pekerjaan, saat ini pihaknya telah melakukan peningkatan kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Proyek penataan Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang diduga kuat mengalami kekurangan volume. Tak tanggung-tanggung jumlahnya sekitar Rp 380 juta. Atas temuan itu sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang meminta Pemkab untuk segera menyelesaikan denda tersebut.

Baca Juga : PNS Tersangka Korupsi Retribusi Taman Kartini Rembang Belum Ditahan, Ini Kata Polisi

Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, pengerjaan MPP dimulai pada 23 Juli sampai 19 Desember 2021. Namun, progres pembangunan ternyata melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Sehingga Pemkab Rembang mengambil kebijakan perpanjangan waktu, sekitar 60 hari.

Denda atas keterlambatan tersebut pun disoal oleh sejumlah fraksi DPRD. Dalam pandangan umum fraksi saat rapat paripurna Senin (20/6), Muhammad Anshori dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan, proyek MPP terdapat kekurangan volume sebesar Rp 49,6 Juta. Selain itu, juga terdapat denda keterlambatan.

”Denda keterlambatan minimal Rp sebesar Rp 380,8 Juta kami mohon untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Nasdem. Yatin Abdul Zaenal, selaku juru bicara fraksi kemarin menyebut, bahwa nominal denda keterlambatan belum dikenakan kepada penyedia jasa.”Mohon permasalahan tersebut segera ditindak lanjuti,” pintanya.

Baca Juga :  Pembangunan RSI Arafah Rembang, Gus Yahya Hadiri Peletakan Batu Pertama

Demikian dengan Fraksi Demokrat-Hanura. Agus Punawarman saat membacakan pandangan umum fraksi juga mempertanyakan hal tersebut. ”Mengapa penyedia jasa belum dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pemkab lebih mengantisipasi pemenang lelang yang dinilai tidak benefit. Sehingga, terjadi keterlambatan pekerjaan. Seperti MPP ataupun pembangunan jembatan temperak lingkar sarang.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanies Cholil Barro’ mengklaim terkait dengan denda keterlambatan pekerjaan Mal Pelayanan Publik, saat ini sudah dibayarkan sejumlah Rp 49,6 Juta. Selanjutnya dimasukkan dalam kas daerah. ”(Dibayarkan) ke kas daerah pada 19 Mei,” katanya.

Sebagai langkah perbaikan agar lebih selektif dalam menentukan pemenang lelang supaya ke depan tidak terjadi keterlambatan pekerjaan, saat ini pihaknya telah melakukan peningkatan kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/