Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proyek Mal Publik Rembang Berpotensi Kena Putus Kontrak, Mengapa?

S
Penulis: Saiful Anwar❯
PASANG ATAP: Pekerja melakukan pemasangan atap baja di penataan gedung MPP Kabupaten Rembang (foto diambil Rabu, 16 November). (WISNU AJI/RADAR KUDUS)
PASANG ATAP: Pekerja melakukan pemasangan atap baja di penataan gedung MPP Kabupaten Rembang (foto diambil Rabu, 16 November). (WISNU AJI/RADAR KUDUS)
PATI – Penataan Mal Pelayanan Publik (MPP) tak sesuai target. Hingga kemarin progres masih di angka 56 persen. Padahal deadline pekerjaan kurang 11 hari lagi. Potensi putus kontrak dan rekanan masuk daftar blacklist menanti jika proyek tersebut tak rampung. Hal ini terungkap selepas rapat evaluasi pekan ini.

Hadiri dalam rapat tersebut pejabat pembuat komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Inspektorat, pendamping, konsultan. penyedia, dan pengawas, bagian teknik. Sementara direktur penyedia jasa kemarin terpaksa diwakilkan karena izin sakit.

Kemungkinan putus kontrak cukup besar, sebab hasilnya tak sesuai harap. Terkait kewenangan putus kontrak ada di tangan PPKom selaku pengguna anggaran.

PPKom dan pengawas juga mengevaluasi soal penambahan tenaga kerja yang direkomendasi. Tetapi sesuai pantauan ternyata tidak direalisasikan.

Sementara sebelumnya soal keterlambatan proyek mal pulik. Rekanan sebelumnya beralasan jika soal keterlambatan proyek lantaran harus menunggu rangka besi dari pabrikan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agus Salim saat mengamini jika rapat evaluasi penataan MPP telah rampung digelar Senin (7/12). Ia menyebutkan sebelum deadline tanggal 19 Desember mendatang, rencananya masih akan digelar rapat evaluasi lagi.

“Masih kurang 12 hari sesuai kontrak. Jadwal berakhir 19 Desember 2021, dari start 23 Juli 2021. Kemungkinan masih ada evaluasi terakhir,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus.

Ia mengakui jika persentase yang dilaporkan sekitar 56 persen. Menurutnya jika melihat waktu yang telah ditentukan progres memang belum sesuai yang diharapkan. “Kebetulan kemarin rapat digelar sekira satu jam, lokasinya langsung di penataan MPP,” terangnya.

Pihaknya berharap MPP bisa on the track. Tetapi  harapan memang tak sesuai dengan kenyataan. Padahal, pengawasan terus dilakukan.

”Kita sampaikan publik, kita dari dinas teknis, pendamping, dan pengawas semua yang terlibat. Semuanya menginginkan on the track. Eksekutif selalu mengawasi terus,” imbuhnya. (noe/ali)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

1.057 Calon Jemaah Haji Tak Perlu Jauh-Jauh Urus Paspor, Imigrasi Turun ke MPP Grobogan

1.057 Calon Jemaah Haji Tak Perlu Jauh-Jauh Urus Paspor, Imigrasi Turun ke MPP Grobogan

GROBOGAN – Kabar baik bagi calon jemaah Haji Kabupaten Grobogan yang tengah mempersiapkan dokumen perjalanan untuk ibadah Haji 2027.  Tak perlu jauh-jauh mendatangi kantor imigrasi, pengurusan paspor kini bisa dilakukan

Satpol PP Rembang Petakan Wilayah Peredaran Rokok Ilegal untuk Sasaran Operasi 2027

Satpol PP Rembang Petakan Wilayah Peredaran Rokok Ilegal untuk Sasaran Operasi 2027

Kepala Satpol PP Slamet Haryanto, Sekdin Satpol PP Eety Apriliana, Kasi Penegakan Karnen bersama peserta workshop berdiskusi RKA-RKP DBHCHT 2027 kemarin.

Pemerintah Umumkan Rekrutmen CPNS 2026, Rembang Masih Menunggu Persetujuan Formasi dari KemenPAN-RB

Pemerintah Umumkan Rekrutmen CPNS 2026, Rembang Masih Menunggu Persetujuan Formasi dari KemenPAN-RB

Rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 yang diumumkan pemerintah pusat belum dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer