Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota APTRI Rembang Digembleng Pengembangan Rempah

S
Penulis: Saiful Anwar❯
TINGKATAN KAPASITAS: Firman Soebagyo anggota DPR RI Komisi IV Dapil Jateng III saat berinteraksi anggota APTRI dan pejabat terkait dalam bimtek Tansipah di hotel Fave Rembang. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)
TINGKATAN KAPASITAS: Firman Soebagyo anggota DPR RI Komisi IV Dapil Jateng III saat berinteraksi anggota APTRI dan pejabat terkait dalam bimtek Tansipah di hotel Fave Rembang. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)
REMBANG –  Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Kabupaten Rembang terus ditingkatkan. Kemarin puluhan anggotanya digembleng bimbingan teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah (Tansipah) tahun 2021. Kegiatan itu diprakarsai Firman Soebagyo, anggota DPR RI Komisi IV Dapil Jateng III.

Firman dalam sambutanya secara virtual menyampaikan Rembang menjadi bagian penting dalam sektor perkebunan tebu. Untuk itu, ia berkomitmen meningkatkan SDM unggul. Melalui DPR RI, Komisi IV dan Dirjen Perkebunan.

”Kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani. Serta transfer ilmu petani tebu sehingga dapat bekerja profesional, mandiri, mampu bersaing dan berwawasan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Firman juga menceritakan sejarah perkebunan nasional. Industri gula menjadi industri tertua.

“Tahun 1930 pulau Jawa salah satu penghasil gula terbesar di dunia. Luas 270 hektare, produksi 2,9 juta ton. Kala itu dikenal pengekspor terbesar kedua, setelah Tuban. Kondisi sekarang terbalik. Indonesia impor terbesar di Asia. Ini menjadi keprihatinan. Salah satu faktor yang menyebabkan jumlah populasi penduduk,” bebernya.

Menurutnya, sektor pertanian di negara maju sudah menggunakan aspek teknologi dan peningkatan SDM. Untuk itu ke depan ia berharap para petani tidak boleh mengabaikan aspek-aspek tersebut. “Persoalan bukan hanya terkait pupuk. Justru saya mengajak kawan-kawan untuk mendalami penggunaan pupuk yang tidak tepat guna untuk mendongkrak aspek produksi,” ujarnya sembari berpesan agar para petani tebu terus bersemangat dalam berinovasi di dunia pertanian.

Sementara kegiatan tersebut juga dihadiri Plt Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan), Agus Iwan Haswanto. Lalu Mitra kerja komisi IV DPR RI, Haris Darmawan, Koordinator Tanaman Tebu dan Pemanis lain, Dirjen Perkebunan Kementan. Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Agus Sanusi. Anggota DPRD Rembang sekaligus Ketua DPD Golkar Kabupaten Rembang Anjar Krisnawan.

Plt. Kepala Dintanpan Agus Iwan Haswanto mengapresiasi kepedulian Firman Soebagyo yang telah berkali-kali menggelar kegiatan Di kabupaten Rembang. Ia menyebutkan jika tebu di kabupaten Rembang bukan menjadi komoditas baru. Untuk itu ia berharap semua pihak-pihak turut berkomitmen dan menyatukan tujuan agar perkebunan jaya.

“Ada 29 ribu lahan sawah dan 52 ribu tegalan. Dari 101 ribu hektare area lahan di Kabupaten Rembang. Jumlah tenaga kerja yang aktif 106 ribu dari 646.300 ribu penduduk Rembang (semester I 2021 sumber Dindukcapil),” imbuhnya. (noe/ali)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pati Tanam Serentak Tebu, Sukseskan Program Hilirasi Perkebunan Nasional

Pati Tanam Serentak Tebu, Sukseskan Program Hilirasi Perkebunan Nasional

emerintah melalui Kementerian Pertanian menggelar kegiatan Tanam Serentak Program Hilirisasi Perkebunan di 30 kabupaten sentra komoditas strategis perkebunan, salah satunya di Kabupaten Pati, pada Rabu (3/6).

Satpol PP Rembang Petakan Wilayah Peredaran Rokok Ilegal untuk Sasaran Operasi 2027

Satpol PP Rembang Petakan Wilayah Peredaran Rokok Ilegal untuk Sasaran Operasi 2027

Kepala Satpol PP Slamet Haryanto, Sekdin Satpol PP Eety Apriliana, Kasi Penegakan Karnen bersama peserta workshop berdiskusi RKA-RKP DBHCHT 2027 kemarin.

Pemerintah Umumkan Rekrutmen CPNS 2026, Rembang Masih Menunggu Persetujuan Formasi dari KemenPAN-RB

Pemerintah Umumkan Rekrutmen CPNS 2026, Rembang Masih Menunggu Persetujuan Formasi dari KemenPAN-RB

Rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 yang diumumkan pemerintah pusat belum dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer